Kim Jong-un Absen Rapat Jelang Pertemuan dengan Korsel

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dilaporkan absen dalam sebuah rapat Parlemen, Rabu (11/4), menjelang pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, pada 27 April mendatang.

Kabar mengenai ketidakhadiran ini pertama kali tersebar ketika surat kabar Rodong Sinmun melansir foto rapat yang menunjukkan ada satu kursi kosong, diduga dipersiapkan untuk Kim.

Kantor berita corong pemerintah Korut, KCNA, juga tak menyebut nama Kim dalam laporan mengenai rapat tersebut.

Lihat juga: Pertama Kalinya, Kim Jong-un Bahas Pertemuan Korut-AS

Diberitakan Reuters, Kim memang tidak wajib hadir dalam rapat parlemen. Namun, Kim menghadiri dua dari delapan rapat yang digelar parlemen sebelumnya.


Profesor Studi Korea Utara dari Universitas Dongguk, Koh Yu-hwan, mengatakan kepada AFP bahwa Kim mungkin absen karena tak dapat berkomentar dalam situasi rentan seperti sekarang ini.

"Kim tampaknya tak hadir karena dia tidak bisa menyampaikan pesan khusus di tengah situasi rentan seperti sekarang ini," ujar Koh.

Lihat juga: Pejabat Bahas Transportasi Kim Jong-un untuk Bertemu Moon

Namun, menurut Koh, laporan mengenai pertemuan ini "dapat memberikan asumsi bahwa para pemimpin mencoba memperkuat hubungan luar negeri."

Rapat ini digelar menjelang konferensi tingkat tinggi Korut dan Korsel, di mana Kim akan bertemu dengan Moon Jae-in. Kim juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, sekitar sebulan setelahnya.

Dalam rapat ini, parlemen juga membahas alokasi 15,9 persen dana untuk pertahanan dan senjata nuklir.

Lihat juga: Dukung Hubungan Korut-AS, Rusia Kirim Menlu ke Pyongyang

Selain itu, rapat tersebut juga memastikan pemecatan empat pejabat senior Korut, termasuk Hwang Pyong So, salah satu orang terdekat Kim Jong-un, dari jabatan wakil pemimpin Komisi Urusan Negara.

Tahun lalu, badan intelijen Korsel menyatakan bahwa Hwang dan Kim Won Hong, wakil pemimpin Biro Politik Umum, dihukum karena menunjukkan "ketidaksopanan" terhadap partai.

Seluruh pemberhentian pejabat ini dilakukan "atas usul ketua Komisi Urusan Negara", sebuah badan yang langsung berada di bawah kewenangan Kim Jong-un. (has)