Kemenangan Mahathir, Angin Segar untuk Partai-partai Oposisi
Reuters/Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Sabtu, 12 Mei 2018 13:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kemenangan Mahathir Mohamad atas Najib Razak dalam pemilihan umum Malaysia memberikan harapan bagi kelompok oposisi di berbagai negara di Asia Tenggara yang selama ini kerap ditekan kelompok penguasa.
Dilansir Reuters, Sabtu (12/5), peningkatan kepemimpinan otoriter di kawasan Asia Tenggara telah menjadi perhatian kelompok pembela dan analis hak asasi manusia (HAM) dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah yang berkuasa ada yang memenjarakan lawannya, memanipulasi hasil pemilihan umum. dan membatasi kebebasan pers dan publik.
"Hasil pemungutan suara (pemilu Malaysia) memberikan titik cerah di tengah periode kegelapan," ujar kelompok politisi Asia Tenggara yang tergabung dalam Parlemen ASEAN untuk HAM.
Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Mahathir mengalahkan koalisi pendukung pemerintahan Najib Razak, Koalisi Barisan Nasional (BN) yang telah berkuasa selama enam dekade. Kemenangan diperoleh Mahathir meskipun pemberitaan media sangat kuat mendukung pemerintahan Najib.
"Apa yang telah dicapai oleh masyarakat Malaysia sangat menyemangati kami," ujar Ketua salah satu partai oposisi pemerintah Kamboja Sam Rainsy melalui telepon kepada Reuters.
Menurut Rainsy, kemenangan Mahathir menunjukkan hal sama juga bisa terjadi di Kamboja, negara yang lebih dari 30 tahun terakhir ini dipimpin oleh Hun Sen.
Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang dijatuhkan oleh kelompok militer pada 2006, juga menyambut hasil pemilu Malaysia dan melihatnya sebagai bukti dari "kekuatan rakyat".
Thailand dipimpin oleh lembaga junta militer Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban setelah terakhir terjadi kudeta pada 2014.
Sebagai catatan, kedua negara bakal menggelar pemilihan umum dalam satu tahun ke depan.
Di sisi lain, hasil pemilu Malaysia bisa berujung pada tekanan yang lebih besar terhadap demokrasi, demikian dikatakan akademisi Australia Lee Morgenbesser yang telah lama mempelajari rezim kekuasaan di Asia Tenggara.
"Jika Anda memiliki hasil pemilu yang mengejutkan seperti ini, ini akan menjadi peringatan bagi rezim otoriter di kawasan," ujar Morgenbesser.
Menurut Morgenbesser, kemenangan Mahathir bisa membuat para diktator meningkatkan tekanan pada kelompok oposisi dan berupaya memanipulasi hasil pemilu.
Morgenbesser mencontohkan serangkaian demo dan protes di Timur Tengah pada 2010 yang dikenal dengan Arab Spring.
Kemenangan demokrasi kemudian dihantam respons agresif dari penguasa yang kerap diiringi oleh aksi kekerasan yang brutal dan penangkapan kelompok yang melawan.
Kemudian, di Thailand, sebanyak 12 kudeta telah berhasil dilakukan sejak 1932. Dewan Militer yang berkuasa saat ini telah menunda pemilu setempat dan melarang pertemuan publik yang dihadiri lebih dari lima orang.
Militer Thailand menyatakan mereka mengumpulkan kekuatan untuk mengakhiri gejolak politik dan maraknya korupsi yang terjadi. Larangan mengadakan pertemuan diperlukan untuk menjaga keamanaan nasional dan penundaan pemilu diperlukan untuk memberikan waktu demi merancang regulasi pemilu yang baru.
Lebih lanjut, Morgenbesser mengungkapkan kondisi politik Singapura sebenarnya memiliki kemiripan dengan Malaysia yaitu Partai Aksi Rakyat (PAP) terus berkuasa sejak Singapura merdeka 57 tahun silam.
"Namun, tidak seperti Malaysia, Singapura tidak memiliki skandal korupsi yang besar," ujar Morgenbesser.
Mantan anggota parlemen Singapura dari PAP Inderjit Singh mengaku terkejut dengan hasil pemilu Malaysia.
"Reaksi cepat dari beberapa orang adalah hal serupa bisa terjadi di Singapura juga. Tetapi saya tidak melihat Singapura siap berubah ke pemerintahan oposisi sampai mereka melihat munculnya pemimpin nasional yang berpotensi," ujarnya.
Sementara, pemimpin partai oposisi Singapura Partai Buruh Pritam Singh tidak memberikan tanggapan. Saat ini, Partai Buruh memiliki enam kursi dari 80 kursi yang diperebutkan di parlemen Singapura.
(vws)
Dilansir Reuters, Sabtu (12/5), peningkatan kepemimpinan otoriter di kawasan Asia Tenggara telah menjadi perhatian kelompok pembela dan analis hak asasi manusia (HAM) dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah yang berkuasa ada yang memenjarakan lawannya, memanipulasi hasil pemilihan umum. dan membatasi kebebasan pers dan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Mahathir mengalahkan koalisi pendukung pemerintahan Najib Razak, Koalisi Barisan Nasional (BN) yang telah berkuasa selama enam dekade. Kemenangan diperoleh Mahathir meskipun pemberitaan media sangat kuat mendukung pemerintahan Najib.
"Apa yang telah dicapai oleh masyarakat Malaysia sangat menyemangati kami," ujar Ketua salah satu partai oposisi pemerintah Kamboja Sam Rainsy melalui telepon kepada Reuters.
Menurut Rainsy, kemenangan Mahathir menunjukkan hal sama juga bisa terjadi di Kamboja, negara yang lebih dari 30 tahun terakhir ini dipimpin oleh Hun Sen.
Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang dijatuhkan oleh kelompok militer pada 2006, juga menyambut hasil pemilu Malaysia dan melihatnya sebagai bukti dari "kekuatan rakyat".
Thailand dipimpin oleh lembaga junta militer Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban setelah terakhir terjadi kudeta pada 2014.
Sebagai catatan, kedua negara bakal menggelar pemilihan umum dalam satu tahun ke depan.
Di sisi lain, hasil pemilu Malaysia bisa berujung pada tekanan yang lebih besar terhadap demokrasi, demikian dikatakan akademisi Australia Lee Morgenbesser yang telah lama mempelajari rezim kekuasaan di Asia Tenggara.
"Jika Anda memiliki hasil pemilu yang mengejutkan seperti ini, ini akan menjadi peringatan bagi rezim otoriter di kawasan," ujar Morgenbesser.
Menurut Morgenbesser, kemenangan Mahathir bisa membuat para diktator meningkatkan tekanan pada kelompok oposisi dan berupaya memanipulasi hasil pemilu.
Morgenbesser mencontohkan serangkaian demo dan protes di Timur Tengah pada 2010 yang dikenal dengan Arab Spring.
Kemenangan demokrasi kemudian dihantam respons agresif dari penguasa yang kerap diiringi oleh aksi kekerasan yang brutal dan penangkapan kelompok yang melawan.
Kemudian, di Thailand, sebanyak 12 kudeta telah berhasil dilakukan sejak 1932. Dewan Militer yang berkuasa saat ini telah menunda pemilu setempat dan melarang pertemuan publik yang dihadiri lebih dari lima orang.
Militer Thailand menyatakan mereka mengumpulkan kekuatan untuk mengakhiri gejolak politik dan maraknya korupsi yang terjadi. Larangan mengadakan pertemuan diperlukan untuk menjaga keamanaan nasional dan penundaan pemilu diperlukan untuk memberikan waktu demi merancang regulasi pemilu yang baru.
Lebih lanjut, Morgenbesser mengungkapkan kondisi politik Singapura sebenarnya memiliki kemiripan dengan Malaysia yaitu Partai Aksi Rakyat (PAP) terus berkuasa sejak Singapura merdeka 57 tahun silam.
"Namun, tidak seperti Malaysia, Singapura tidak memiliki skandal korupsi yang besar," ujar Morgenbesser.
Mantan anggota parlemen Singapura dari PAP Inderjit Singh mengaku terkejut dengan hasil pemilu Malaysia.
"Reaksi cepat dari beberapa orang adalah hal serupa bisa terjadi di Singapura juga. Tetapi saya tidak melihat Singapura siap berubah ke pemerintahan oposisi sampai mereka melihat munculnya pemimpin nasional yang berpotensi," ujarnya.
Sementara, pemimpin partai oposisi Singapura Partai Buruh Pritam Singh tidak memberikan tanggapan. Saat ini, Partai Buruh memiliki enam kursi dari 80 kursi yang diperebutkan di parlemen Singapura.
Lihat juga:Jejak Politik Enam Dekade Mahathir Mohamad |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK