Menlu RI Minta Dukungan AS untuk Jadi Anggota DK PBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia meminta dukungan Amerika Serikat untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB). Permohonan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menlu AS Michael Richard Pompeo di Washington DC, Selasa (5/6).

Dalam pertemuan pertama Retno dengan Pompeo sejak ditunjuk sebagai Menlu AS pada April 2018, keduanya membahas upaya memperkuat kemitraan strategis. Prioritas kerja sam antara lain ekonomi, penanggulangan terorisme dan pertahanan.

Menlu RI juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke AS adalah dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. "Dalam kaitan ini, Menlu RI mengharapkan dukungan AS pada pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018 yang akan datang," demikian pernyataan Kemlu RI dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (6/6).

Mengawali lawatannya ke AS, Menlu RI juga menghadiri resepsi diplomatik dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 yang digelar di Markas PBB, New York, Senin (4/6). Di acara tersebut, Retno menyampaikan komitmen Indonesia sebagai mitra sejati perdamaian dunia (A True Partner for the World). Pada acara tersebut, para duta besar dan delegasi PBB yang menggunakan selendang batik.


Kepada para tamu, Menlu RI menyatakan bahwa Indonesia mencalonkan diri untuk anggota tidak tetap PBB karena memiliki rekam jejak yang jelas bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global. Retno menyebut bahwa Indonesia hadir dan berada di depan saat negara negara anggota PBB membutukan bantuan kemanusiaan, termasuk pada bencana alam Haiti, Fiji dan Nepal. Para penggiat kemanusiaan Indonesia, kini berada antara lain di Cox Bazaar-Bangladesh, Rakhine State-Myanmar, Gaza-Palestina dan Marawi, Filipina.

Ribuan pasukan perdamaian Indonesia saat ini bertugas di berbagai misi perdamaian PBB di dunia. Menurut Menlu RI hal-hal ini merupakan contoh sebagian kecil dari kontribusi Indonesia dan Indonesia akan terus berkotribusi bagi masalah perdamaian dan kesejahteraan dunia. "Rekam jejak suatu negara tidak dapat dibentuk dalam satu hari atau bulan," kata Menlu Retno.

Indonesia akan bersaing dengan Maladewa dalam pemilihan yang digelar 8 Juni 2018 lusa. Indonesia harus mendapatkan dukungan dari setidaknya 2/3 anggota PBB agar terpilih. Jika terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi tersebut terhitung 1 Januari 2019.

Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 silam di New York. Prioritas Indonesia antara lain menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Indonesia sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Dalam rilis Kementerian Luar Negeri AS soal pertemuan dengan Menlu RI, permohonan dukungan menjadi anggota tidak tetap DK PBB tersebut tidak disebut. Rilis Kemlu AS hanya menyatakan Menlu Pompeo dan Menlu Marsudi menegaskan Kemitraan Strategis AS-Indonesia, dan sepakat bahwa AS dan Indonesia akan terus bekerja sama sebagai dua negara demokrasi besar, mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. "Menlu Pompeo dan Menlu Marsudi juga membahas isu regional, seperti Korea Utara dan Laut China Selatan, serta berkomitmen untuk memperdalam kerja sama konter-terorisme," tulis pernyataan Kemlu AS yang diposting di situs resminya.

Adapun dalam pernyataan Kemlu RI disebutkan bahwa kedua menlu juga membahas isu Palestina, dimana Menlu RI menyampaikan kembali posisi Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. "Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mengharapkan AS dapat menjadi teman dan memperhatikan kepentingan dunia Islam," demikian rilis Kemlu RI.

Tidak diketahui bagaimana respons dari Menlu AS. Sebagaimana diketahui, AS baru-baru ini meresmikan kedutaaannya di Yerusalem, sebagai pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Padahal Yerusalem Timur didambakan Palestina sebagai Ibu Kota jika merdeka dari Israel. Dengan hak vetonya, Amerika Serikat juga menggagalkan rancangan resolusi DK PBB yang bertujuan untuk memberikan perlindungan internasional pada warga Palestina. Rancangan resolusi DK PBB itu diusung Kuwait, di tengah bentrokan yang terus berlangsung di Jalur Gaza dan telah menewaskan 120 warga Palestina, serta melukai 3.700 lainnya.

(nat)