Kamboja Bersiap Adakan Pemilu Tanpa Oposisi Kuat

Jakarta, CNN Indonesia -- Para sukarelawan menyapu kelas dan menyusun meja di SD Toul Kork, Phnom Penh yang akan menjadi tempat pemberian suara dalam pemilu Kamboja.

"Saya yakin warga akan berbondong-bondong memberi suara," kata Yos Vanthan, ketua komite pemilu di SD itu, seperti dikutip Reuters, Sabtu (28/7).

Pernyataan itu dikeluarkan setelah lawan-lawan politik Perdana Menteri Hun Sen menyerukan aksi boikot pemilu yang akan digelar pada Minggu (29/7) karena tidak diikuti oleh oposisi yang kuat. Mereka menyebut pemilu kali ini tidak sah.

Kekhawatiran ini muncul karena jumlah pemilih yang kecil akan mengancam legitimasi Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa. 

Memberi suara dalam pemilu tidak wajib di Kamboja tetapi pihak berwenang telah memperingatkan warga yang ikut memboikot akan dianggap sebagai "pengkhianat".

Sebanyak 19 parpol ikut berlaga melawan CPP pimpinan Hun Sen, namun tidak satupun parpol itu merupakan pengkritik keras perdana menteri yang telah berkuasa selama 33 tahun ini.

Oposisi terkuat, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang kalah tipis dalam pemilu 2013, dibubarkan oleh Mahkamah Agung tahun lalu dan sebagian besar anggota parlemen dari partai itu dilarang berpolitik selama lima tahun.

Sejumlah pimpinan CNRP mengasingkan diri ke luar negeri sementara ketua partai, Kem Sokha, dipenjara pada September dalam kasus pengkhianatan. Hun Sen yang telah memimpin Kamboja selama 33 tahun kini tidak memiliki lawan berat.

Lihat juga: Bungkam Tekanan, PM Kamboja Ancam Bubarkan Partai Oposisi

Sejumlah negara barat dan PBB telah mempertanyakan kredibilitas pemilu Kamboja tersebut akibat tidak ada kubu oposisi yang berarti.

Sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik pembatasan terhadap media independen dan masyarakat sipil.

Para pejabat pemerintah memperkirakan tidak akan ada kekerasan di hari pemberian suara, namun minggu lalu pihak berwenang memamerkan kekuatan dengan mengerahkan polisi anti huru-hara di ibukota Phnom Penh. Ini merupakan isyarat terhadap warga yang berniat melakukan aksi unjuk rasa di hari pemilu. 

Sejumlah negara barat mengkritik pemerintahan Hun Sen sementara Jepang tidak mengirim pengawas pemilu meski memberi bantuan kotak suara.(Reuters/Darren Whiteside)

Pada Sabtu (28/7) polisi menangkap empat petani yang dituduh menaruh granat di satu TPS di provinsi Preah Vihear. Granat itu tidak meledak.

Juru bicara Komite Nasional Pemilu Dim Sovannarom yang mengunjungi TPS di SD Toul Kork tetap yakin pemilu akan berhasil dengan memperkirakan 60 persen warga yang terdaftar sebagai pemilih akan memberi suara mereka.

Lihat juga: Dituding Berkhianat, Ketua Partai Oposisi Kamboja Ditahan

Hampir 70 persen warga yang memiliki hak pilih memberi suara dalam pemilu tahun 2013.

"Kami memperkirakan lebih dari 60 persen warga di seluruh wilayah Kamboja," kata Dim Sovannarom kepada wartawan sebelum memamerkan kotak suara dari logam yang disumbangkan oleh pemerintah Jepang.

Sejumlah warga Kamboja memiliki pendapat berbeda dan memandang ikut pemilu tak ada gunanya.

"Untuk apa saya memberi suara? Tidak ada pengaruhnya," ujar seorang pengemudi taksi yang berasal dari provinsi Takeo.

Mu Sochua, wakil presiden CNRP, mengatakan negara lain yang tidak mengecam pemilu Kamboja ini bukan negara demokrasi.

"Negara lain yang mendukung, atau ragu-ragu dalam mengecam pemilu ini sebagai kebohongan, tidak bisa menyebut diri mereka mendukung demokrasi." kata Mu Sochua.

Lihat juga: PM Kamboja Janji Berkuasa 10 Tahun Lagi

Para pengkritik pemerintah Kamboja, termasuk anggota oposisi di luar negeri, telah menyerukan agar pemerintah Hun Sen dan sekutunya mendapat sanksi tertentu karena melakukan aksi pembersihan politis sebelum pemilu.

DPR Amerika Serikat pun bereaksi dengan meloloskan Undang-Undang Demokrasi Kamboja yang bisa membuka jalan bagi pemberian sanksi terhadap sekutu dekat Hun Sen.

Jepang pun telah menyatakan tidak akan mengirim pengamat pemilu meski sebelumnya selalu mengirim delegasi ketika pemilu diadakan di Kamboja. (yns)