Pengadilan AS: Lanjutkan Program Perlindungan Remaja Imigran

Jakarta, CNN Indonesia -- Hakim federal Amerika Serika memutuskan agar pemerintah Presiden Donald Trump mengembalikan program perlindungan imigran muda yang dibawa ke negara itu secara ilegal ketika masih anak-anak.

Hakim Distrik AS di Washington D.C. John Bates mengatakan menunda keputusan itu hingga 23 Agustus untuk memberi kesempatan kepada pemerintah AS mempertimbangkan langkah banding atas keputusan ini.

Bates mengambil keputusan agar pemerintah federal AS melanjutkan program yang dikenal dengan nama DACA ini pada April lalu namun menunda selama 90 hari agar pemerintah memiliki waktu untuk bisa menjelaskan alasan program itu harus dihentikan.

Pada Jumat (3/7) Bates yang dipilih oleh mantan Presiden George W. Bush, mengatakan tidak akan mengubah keputusan awal karena argumentasi yang diajukan pemerintah Donald Trump tidak menjawab alasan mendasar keputusan itu.

DACA melindungi sekitar 700 ribu remaja yang sering disebut sebagai "Pemimpi", dari upaya deportasi dan diberi izin bekerja selama dua tahun. Setelah masa itu berakhir mereka harus kembali mendaftar ke program tersebut.

Pilihan Redaksi Trump: Petugas Imigrasi Jahat, tapi Punya Hati Ribuan Warga AS Protes Kebijakan Imigrasi Trump Ratusan Anak Imigran AS Belum Dipertemukan dengan Orang Tua

Program ini ditetapkan pada 2012 ketika Presiden Barack Obama berkuasa.

Dua pengadilan federal di California dan New York sebelumnya juga memerintahkan program DACA ini dilanjutkan sementara langkah hukum terhadap keputusan Trump menghentikannya terus berjalan.

Keputusan kedua pengaidlan ini mewajibkan pemerintah untuk memproses pendaftaran ulang peserta DACA dan tidak meliputi pendaftaran baru.

Sementara keputusan Hakim Bates meliputi pendaftaran baru.

Satu langkah hukum agar DACA dihentikan sedang ditangani di pengadilan federal Texas.

Juru bicara kementerian kehakiman AS mengatakan bahwa pemerintah akan terus mempertahankan keputusannya yang diambil "sesuai dengan kewenangan hukum pemerintah dalam mengurangi DACA secara tertib."

Sejauh ini Kongres AS gagal meloloskan RUU terkait nasib para "Pemimpin" yang meliputi langkah untuk mendapatkan kewarganegaraan. (yns)