Media Korea Utara Desak AS Cabut Sanksi

Reuters, CNN Indonesia | Senin, 06/08/2018 14:33 WIB
Media Korea Utara Desak AS Cabut Sanksi Rudal antara benua milik Korea Utara yang dipamerkan dalam parade militer di Pyongyang. (KCNA/via REUTERS)
Jakarta, CNN Indonesia -- Media pemerintah Korea Utara mendesak Amerika Serikat mencabut sanksi dengan alasan bahwa Pyongyang telah menunjukkan niat baik dengan menghentikan uji coba senjata nuklir dan menyerahkan jenazah tentara Amerika yang tewas saat perang Korea.

Pernyataan tersebut dikeluarkan pada Senin (6/8) setelah terbit laporan rahasia PBB yang menyimpulkan bahwa Korea Utara belum menghentikan program rudal dan nuklirnya. Aktivitas Korut itu melanggar resolusi PBB.

Korea Utara dan Amerika Serikat bertekad untuk bekerja sama menghentikan program senjata Pyongyang dalam pertemuan tingkat tinggi di Singapura, namun keduanya gagal mencapai kesepakatan terkait pencapaiannya.
Media pemerintah Korea Utara menuduh Washington "bertindak berlawanan" dengan rencana meningkatkan hubungan meski Pyongyang sudah memperlihatkan niat baik seperti moratorium uji coba rudal dan nuklir, membongkar fasilitas nuklir dan pengembalian jasad tentara AS yang tewas dalam Perang Korea 1950-1953.


Koran Rodong Sinmun, yang merupakan corong pemerintah Korut mengatakan bahwa "langkah-langkah praktis" sudah mementahkan resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Muncul argumentasi berlebihan dari Departemen Luar Negeri AS untuk tidak mencabut sanksi sampai proses denuklirisasi selesai, dan menambah sanksi adalah upaya untuk meningkatkan posisi dalam bernegosiasi," tulis editorial koran itu.
"Bagaimana sanksi yang merupakan senjata pemerintah AS yang digunakan sebagai bagian dari kebijakan penuh kebencian terhadapi kami bisa meningkatkan hubungan baik antara kedua negara?"

Pemerintahan Presiden Donald Trump mendorong PBB menerapkan sanksi keras terhadap Korea Utara sementara Kim Jong Un melakukan serangkaian uji coba rudal dan nuklir tahun lalu.
Media Korea Utara Mendesak AS Cabut SanksiFoto: REUTERS/Jonathan Ernst
Dalam forum keamanan regional di Singapura pada Sabtu (4/8), kedua negara melontarkan 'perang kata-kata' terkait kesepakatan yang dicapai. Menlu AS Mike Pompeo meminta agar sanksi terhadap Korea Utara dipertahankan, sementara Menlu Korea Utara Ri Yong Ho mengkritik Washington yang disebutnya "mundur dari perang".

Pompeo menyatakan upaya Korea Utara menghentikan program senjatanya tidak sejalan dengan komitmen Kim Jon Un untuk melaksanakan denuklirisasi, meski dia mengemukakan optimisme proses itu akan bisa selesai.
Situs-situs propaganda Korea Utara juga mendesak Amerika Serikat mencabut sanksi dan membangun rasa saling percaya.

Situs Uriminzokkiri, mengecam sanksi dan tekanan sebagai "anarkis" dan penghalang terciptanya hubungan yang lebih baik. Situs Korut tersebut meminta agar ada pernyataan penghentian perang Korea secara resmi.

Perang Korea pada tahun 1950-an ini dihentikan dengan gencatan senjata antara Korut dengan AS, bukan kesepakatan damai. Hal ini menyebabkan Korea Selatan secara teknis masih dalam keadaan perang dengan Korea Utara.
Departemen Luar Negeri AS menegaskan komitmen untuk membuat satu mekanisme perdamaian untuk mengganti kesepakatan gencatan senjata itu, namun hal itu akan dilakukan jika Korea Utara benar-benar menghentikan program nuklirnya.

Satu situs propaganda Korea Utara lainnya, Maeri, menekankan perlunya langkah AS untuk membangun rasa saling percaya terkait langkah-langkah Korea Utara menghentikan program senjata dan mengembalikan jenazah tentara negara itu.

"It takes two to tango," kata website itu yang merujuk pada istilah yang berarti dua pihak harus bisa saling mengerti untuk mencapai tujuan yang sama.

Juru bicara istana kepresidenan Korea Selatan mengatakan kepada wartawan: "Kami ingin Korea Utara mempercepat proses denuklirisasi, dan AS memperlihatkan sikap tulus terhadap tuntutan Korea Utara sebagai balasannya." (yns)