Presiden Duterte Serahkan UU Otonomi Bangsamoro

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Rodrigo Duterte menyerahkan Undang-Undang baru yang memberi otonomi lebih luas untuk wilayah Filipina Selatan dan diharapkan bisa mengakhiri konflik berdarah di wilayah berpenduduk mayoritas muslim.

Duterte mengemukakan harapan ini ketika melakukan penyerahan salinan UU otonomi baru ini secara simbolis ke ketua kelompok pemberontak Muslim terbesar Filipina Selatan.

"Saya berharap (UU) ini akan mengakhiri konflik selama beberap dekade yang bersumber pada perjuangan Bangsamoro untuk memerintah sendiri dan pengakuan identitas unik mereka," kata Duterte, Senin (6/8).

Mudah-mudahan ini menjadi faktor perdamaian abadi, menciptakan stabilitas dan tata kelola yang baik di Mindanao," tambahnya. "Mari kita bekerja sama dalam proses rekonsiliasi dan perbaikan."

Penerbitan UU otonomi ini merupakan faktor penting dalam mencapai kesepakatan damai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang bersama dengan kelompok lain melancarkan pemberontakan di wilayah Mandanao sejak 1970an.

Pilihan Redaksi Militan Pro-ISIS Sandera Siswa Sekolah di Selatan Filipina Militer Filipina Rebut Kembali Kota yang 12 Jam Dikuasai ISIS Duterte Teken UU Otonomi Muslim Bangsamoro

Sebanyak 150 ribu orang tewas dalam konflik berkepanjangan itu.

Undang-undang ini menerapkan kesepakatan damai tahun 2014 yang rentan dimana MILF bersedia menanggalkan tuntutan membentuk negara sendiri dan meletakkan senjata sebagai imbalannya

Kedua kubu meyakini pembentukan daerah otonomi akan bisa menghalau kelompok ekstrimis dan menarik investasi yang diperlukan di wilayah yang dilanda kemiskinan parah dan pertumpahan darah akibat aksi kelompok-kelompok radikal bersenjata.

Kesepakatan damai awal ini ditandatangani oleh pendahulu Duterte, namun Kongres menolak meloloskan RUU tersebut.

Faksi-faksi pemberontak dan jihadis menyatakan sumpah setia ke ISIS tidak lama setelah penolakan Kongres ini. Tahun lalu kelompok tersebut melakukan serangan ke kota Marawi yang menyebabkan terjadi pertempuran selama lima bulan dengan korban jiwa 1.200 orang.

Front Nasional Pembebasan Moro menandatangani satu kesepakatan damai lain pada 1996 yang menjadi dasar pembentukan daerah otonomi Muslim di Filipina Selatan.

Namun, penentang kesepakatan itu termasuk MILF mengatakan langkah tersebut gagal menciptakan perdamaian dan tidak bisa mendatangkan investasi.

RUU yang baru ditandatangani oleh Duterte ini mengatur bahwa satu entitas politik baru brnama Bangsamoro akan mengganti wilayah otonomi yang ada sekarang dengan kekuasaan dan sumber daya yang lebih besar. (yns)