Ungkap Kekayaan Duterte Pejabat Anti-Korupsi Filipina Dipecat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Kepresidenan Filipina memecat Arthur Carandang, seorang Deputi Ketua Ombudsman, karena mengungkap informasi penyelidikan terhadap kekayaan Presiden Rodrigo Duterte dan dianggap berniat mendiskreditkan orang nomor satu itu.

Menurut dokumen 10 halaman yang dikeluarkan Sekretaris Negara Salvador Medialdea, Carandang dianggap mengkhianati kepercayaan publik karena mempublikasikan bukti-bukti kekayaan Duterte dan keluarganya yang selama ini tidak diungkap kepada umum.

Medialdea mengatakan"Carandang dipecat karena keberpihakan yang nyata terhadap Senator Antonio Trillanes" yang merupakan kritikus Duterte, dengan maksud untuk menyiarkan informasi "yang merugikan presiden".

Lihat juga: Duterte Hancurkan Kendaraan Mewah Rp79 Miliar

Mengutip laporan Dewan Anti-Pencucian Uang, Medialdea juga mengatakan bukti-bukti yang diungkapkan Carandang "salah dan menyesatkan".

Dilansir Reuters, Ombudsman mulai membuka penyelidikan itu setelah mendapat pengaduan dari Trillanes, salah satu senator terkemuka FIlipina. Dia menyebut Duterte telah menimbun uang sebesar 2,2 miliar peso atau setara Rp815 miliar ketika dia masih menjadi sebagai Wali Kota Davao.

Duterte membantah tudingan itu. Investigasi itu dibuka pada November 2017 lalu dan sejak itu Duterte kerap melontarkan amarahnya terhadap Ombudsman.

Pemecatan Carandang menambah panjang daftar orang-orang yang diserang Duterte karena mengusiknya. Sejumlah politikus, aktivis, hakim, biarawati, hingga dua pelapor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah menjadi target pemecataan, penahanan, hingga hinaan didepan publik oleh Duterte karena mengkritiknya.

Lihat juga: Perdagangan Narkoba Disebut Jadi Sumber Dana ISIS Filipina

Hingga berita ini diturunkan, Carandang belum berkomentar tentang pemecatannya.

Sebelum perintah pemecatan keluar, Duterte sempat meminta Ombudsman untuk menskors Carandang selama 90 hari. Namun, Ketua Ombudsman Conchita Carpio-Morales mementahkan permintaan Duterte karena menganggap presiden tak memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan perintah itu.

Sementara itu, perintah pemecataan Carandang baru dikeluarkan awal pekan ini, beberapa hari setelah Morales pensiun dan digantikan oleh mantan hakim pilihan Duterte. (nat)