PBB Desak Myanmar Perbaiki kondisi Rakhine untuk Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan-badan bantuan PBB meminta Myanmar memperbaiki kondisi di negara bagian Rakhine agar ratusan ribu pengungsi Rohingya bisa pulang dengan aman.

Badan-badan ini juga mendesak pemerintah Myanmar agar membuka jalan bagi warga Rohingya bisa mendapatkan kewarganegaraan.

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Program Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka meminta akses penuh ke negara bagian Rakhine dan hingga kini masih menunggu izin berkunjung bagi staf mereka untuk ditempatkan di kota Maungdaw meski telah mengajukannya pada 14 Juni.

Pemerintah Myanmar belum menjawab permintaan tanggapan dari kantor berita Reuters.

PBB menandatangani satu kesepakatan garis besar dengan Myanmar yang bertujuan mengizinkan ratusan ribu warga Rohingya yang kini mengungsi di Bangladesh untuk pulang dengan aman tanpa paksaan.

Namun kesepakatan rahasia yang telah dilihat oleh Reuters ini tidak berisi jaminan pasti bagi warga Rohingya terkait kewarganegaraan dan kebebasan berpindah-pindah ke seluruh wilayah Myanmar.

Badan-badan PBB ini mengatakan perlu ada kemajuan yang lebih cepat di tiga sektor: "memberi akses memasuki wilayah Negara Bagian Rakhine, memastikan semua warga bisa bergerak bebas, dan mengatasi akar penyebab krisis ini".

Pilihan Redaksi Derita Keluarga Rohingya yang Terpencar ke Empat Negara Malaysia Ingin ASEAN Ajak Myanmar Dialog soal Krisis Rohingya Myanmar Bentuk Panel Selidiki Persekusi Rohingya

Lebih dari 700 ribu warga Rohingya mengungsi dari negara bagian Rakhine setelah militer Myanmar melakukan operasi yang dimulai Agustus tahun lalu sebagai balasan atas serangan ARSA, kelompok bersenjata Rohingya.

Myanmar menyangkal tuduhan pembersihan etnis dan membantah semua pengakuan terkait kekerasan dengan menyalahkan kelompok "teroris" Rohingya

Pemerintah Myanmar mengatakan siap menerima kembali warga yang mengungsi ke Bangladesh.

Rohingya, yang mengaku sebagai penduduk asli negara bagian Rakhine, dipandang luas sebagai pendatang oleh pemerintah Myanmar dan mereka tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan.

PBB mengatakan Rohingya yang tetap tinggal di Rakhine diatur berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan dibatasi pergerakannya sehingga mereka tidak bisa mencari kerjaan, ke sekolah atau ke rumah sakit.

Badan dunia ini meminta agar kondisi di negara bagian Rakhine ini diperbaiki yang pada akhirnya bisa membuat pengungsi Rohingya di Bangladesh bisa kembali. (yns/yns)