Oposisi Thailand Desak Larangan Berpolitik Dicabut

AFP, CNN Indonesia | Kamis, 13/09/2018 18:15 WIB
Oposisi Thailand Desak Larangan Berpolitik Dicabut Pemimpin pemerintah militer Thailand Prayuth Chan-O-Chan terus berkeliling Thailand guna menarik hati pemilih negara itu. (Reuters/Athit Perawongmetha)
Jakarta, CNN Indonesia -- Oposisi Thailand yang digulingkan dalam kudeta militer pada 2014 mendesak pemerintah mencabut larangan kegiatan politik sebelum pemilu pertama sejak kudeta di negara itu berlangsung.

"Kami menuntut junta mencabut larangan kegiatan politik secepatnya," kata Pichai Nariphtaphan, mantan menteri kabinet Yingluck, kepada AFP pada Kamis (13/9).

"Kita harus menciptakan suasana baik agar warga bisa mengemukakan pendapatnya ketika negara ini akan menyelenggarakan pemilu."


Tokoh-tokoh senior pemerintah militer sebelumnya mengusulkan tanggal 24 Februari sebagai hari pemilu.

Pichai mengatakan kemungkinan besar tanggal itu akan benar-benar diputuskan sebagai hari pemberian suara.

Dia memperingatkan Dewan Nasional bagi Perdamaian (NCPO), nama politik pemerintah militer, untuk tidak kembali menunda pemilu.

"Jika NCPO menunda lagi, akan ada tekanan dari dalam dan dunia internasional," ujarnya.

Raja Maha Vajiralongkorn menyetujuia dua RUU yang menghapus aturan birokratis penyelenggaraan pemilu pada Rabu (12/9). Junta militer selama beberapa tahun menjanjikan dan membatalkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Pemilu di Thailand wajib diselenggarakan selambatnya Mei mendatang.

Pengkritik pemerintahan militer ingin mengadakan pertemuan politik yang dilarang sejak kudeta terhadap pemerintahan Puea Thailand pimpinan Yingluck Shinawatra, perdana menteri perempuan pertama Thailand.

Puea Thai berafiliasi dengan keluarga Shinwatra, keluarga politik Thailand yang kuat dan kaya dan partai-partai dukungannya selalu memenangkan pemilu sejak 2001.

Tetapi kudeta dan keputusan pengadilan menggulingkan pemerintahan partai-partai itu sehingga Yingluck dan kakaknya Thaksin harus mengasingkan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman penjara di Thailand.

Sementara larangan berpolitik masih berlaku, pemimpin junta militer Prayut Chan-O-Chan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menampilkan diri sebagai tokoh yang berpotensi mencalonkan diri dalam pemilu mendatang.

Meski berulangkali menyatakan tidak tertarik dengan politik, dan hanya berniat mempertahankan perdamaian dan ketertiban, mantan jenderal ini diperkirakan akan diusung oleh partai yang bersekutu dengan militer dalam pemilu itu.

Prayut mengunjungi berbagai wilayah Thailand selama beberapa bulan dan mengumbar janji pembangunan ekonomi, menarik dukungan dari politisi daerah dengan janji investasi dan memperlihatkan sisi halusnya ke para pemilih melalui berbagai pose foto.
Pemerintah militer berkuasa di Thailand setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra pada 2014. (Reuters/Chaiwat Subprasom)
Pada Kamis (13/9) dia menerima group band asal Jepang "AKB48" di kantornya dan menggerakkan tongkat cahaya berwarna merah muda ketika salah satu lagu kelompok itu diperdengarkan. Dia kemudian berfoto bersama kelompok ini.

Militer Thailand yang didukung oleh kubu pendukung kerajaan yang merupakan elit politik konservatif Bangkok, membenci keluarga Shinawatra. Mereka menuduh keluarga ini mendapat dukungan dari pemilih dengan politik populis yang berbahaya.

Namun pengkritik pemerintah militer mengatakan angkatan bersenjata membawa mundur demokrasi Thailand yang rentan untuk memastikan perannya di masa depan negara kerajaan ini. (yns/yns)