Asa Unifikasi Korea dalam Pertemuan Kim Jong-un dan Moon

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Selasa, 18/09/2018 10:20 WIB
Asa Unifikasi Korea dalam Pertemuan Kim Jong-un dan Moon Ilustrasi bendera unifikasi Korea. (Reuters/Kim Hong-ji)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang pertemuan ketiga Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in, pro kontra mengenai penyatuan Korea Utara dan Korea Selatan berkembang di antara para warga.

"Saya akan menyebarkan berita mengenai betapa indahnya berada di tangan Pemimpin Kim Jong Un," ujar seorang anggota Milisi Merah Buruh dan Petani Korut (WPRM) kepada AFP.

Namun di Korea Selatan, konsep menyatukan kembali negara ini menjadi rumit dan dipandang tidak realitis di tengah jurang perbedaan yang semakin luas antara kedua negara tersebut.


"Retorika Korea Utara berpusat pada unifikasi, bukan karena mereka benar-benar percaya pada penyatuan negara ini. Namun, hal ini menjadi slogan kuat yang memberi pembenaran bagi mereka untuk meningkatkan hubungan antar Korea," kata Lim Eul-Chul, seorang profesor urusan Korea Utara di Universitas Kyungnam di Seoul.
Lim mengatakan bahwa gagasan unifikasi ini tidak menarik bagi warga Korsel karena langsung mengingatkan mereka akan beban biaya unifikasi.

"Kita harus meruntuhkan dinding konflik ini untuk memenuhi cita-cita rakyat Korea yang konstan dan tuntutan untuk membuka jalan yang besar bagi penyatuan," kata Kim Jong Un beberapa hari sebelum menjadi tuan rumah KTT tersebut sebagaimana dilansir surat kabar Rodong Sinmun.

Namun, sanksi internasional atas senjata nuklir Korea Utara membatasi banyak proyek kerja sama dan perdagangan kedua negara, apalagi reunifikasi.

Menurut survei sebelumnya, Korut memang jauh lebih mendukung gagasan itu dibandingkan Korsel.
Asa Penyatuan Korut-Korsel Jelang Pertemuan Moon-KimPertemuan keluarga yang terpisah akibat Perang Korea. (Yonhap via Reuters)
Jajak pendapat oleh Institut Studi Unifikasi dan Perdamaian Universitas Nasional Seoul pada 2017 lalu menunjukkan lebih dari 95 persen pembelot Korut menganggap penyatuan kedua negara diperlukan.

Sementara itu, hanya 53 persen responden dari Korsel yang mendukung gagasan penyatuan kedua negara.

Satu negara, dua sistem

Beberapa dekade belakangan, Korea Utara mendorong konsep "satu negara, dua sistem" di mana negara itu akan mempertahankan sistem pemerintahan yang berbeda di Utara dan Selatan hingga keduanya dapat berdamai secara resmi.

"Kami memahami bahwa kami harus mengakui perbedaan antara Utara dan Selatan pada ideologi, agama, iman, dan harus bekerja sama satu dengan yang lain," kata seorang warga Korut yang membelot ke Korsel pada 2013 lalu.

"Saya juga ingat bahwa saya pernah belajar jika penyatuan akan membantu menyelesaikan kesulitan ekonomi kita," kata warga anonim itu.
Pendapatan nasional per kapita Korut hanya 1,46 juta won atau setara Rp19 triliun, sekitar 4,4 persen dari Korsel, menurut perkiraan Bank Sentral Korsel.

Sementara itu, proyeksi biaya reunifikasi sudah mencapai US$5 triliun atau setara Rp75 triliun. Sebagian besar responden meyakini biaya itu akan ditanggung oleh Korsel.

Setelah pertemuan pertama antara pemimpin kedua Korea ini pada 2000 lalu, kedua pihak memang sepakat untuk mempertimbangkan gagasan "satu negara, dua sistem" sebagai langkah sementara sebelum penyatuan.

Namun, di situs Kementerian Unifikasi Korsel menganggap gagasan Korut untuk membantuk federasi dari dua pemerintah daerah dengan ideologi dan sistem yang berbeda "sangat tidak mungkin menjadi kenyataan karena tidak ada sejarah sebelumnya."
Asa Penyatuan Korut-Korsel Jelang Pertemuan Moon-KimIlustrasi bendera unifikasi Korea. (Reuters/Kim Hong-ji)
"Retorika Korea Utara berkonsentrasi pada unifikasi antara satu orang. Namun, arti sesungguhnya adalah mereka berpikir penyatuan antara Korea ini dapat membenarkan pengabaian hubungan internasional dan sanksi," kata Shin Beom-chul, pengamat senior di Asan Institute for Policy Studies di Seoul.

"Dalam situasi di mana ada sanksi AS, sulit untuk mengikuti retorika itu untuk Korea Selatan," kata dia.

Sanksi AS yang melarang hampir semua perdagangan dengan Korut memang menghambat hubungan bilateral antara Pyongyan dan Seoul.

Meski demikian, Korsel dan Korut sudah membuka kantor penghubung pada Jumat (14/9) setelah berminggu-minggu tertunda karena Seoul berusaha untuk mengatasi kekhawatiran Washington tentang potensi pelanggaran sanksi.

Satu darah

Warga Korut pun semakin percaya diri akan upaya penyatuan kedua negara ini. Menurut mereka, Kim Jong-un membuat gagasan itu menjadi lebih mungkin daripada sebelumnya.

"Di bawah kepemimpinan pemimpin yang terhormat, saya percaya penyatuan bangsa bisa menjadi kenyataan jika Korea Utara dan Selatan bekerja sama mulai sekarang," kata seorang warga, Ri Hae Kyong.

Sama dengan semua warga Korut yang diwawancarai oleh Reuters di Pyongyang, Ri berbicara di bawah pengawasan perwakilan pemerintah yang juga menemani awak media sehingga sulit kenetralan pemikiran mereka.
Begitu pula dengan seorang pekerja kosmetik bernama Yang Su Jong yang mengaku yakin unifikasi akan segera terwujud karena Kim sudah membuat Korut menjadi negara nuklir kuat.

Seorang penduduk lainnya, Song Jin A, juga optimistis terhadap gagasan ini karena Korut dan Korsel sebenarnya bersaudara.

"Utara dan Selatan adalah satu darah. Sebagai generasi baru, kami ingin hidup bersama rekan kami di Selatan sebagai satu, (kami) ingin semua orang hidup bersama di pelukan pemimpin kami, Kim Jong Un," katanya. (cin/has)