Trump Tegaskan Sanksi Korut Tak Dicabut Tanpa Persetujuan AS

Tim , CNN Indonesia | Kamis, 11/10/2018 12:18 WIB
Trump Tegaskan Sanksi Korut Tak Dicabut Tanpa Persetujuan AS Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Korea Selatan tidak akan mencabut sanksi terhadap Korea Utara tanpa persetujuan AS.

"Mereka tidak akan melakukannya tanpa persetujuan kami. Mereka tidak melakukan apa-apa tanpa persetujuan kami," jelas Trump, Rabu (10/10) ketika ditanya terkait laporan bahwa Korsel akan meringankan sejumlah sanksi bagi Korut, seperti dikutip Reuters, Kamis (11/10).

Sikap Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah sanksi yang dikenakan pihaknya kepada Korut. Pernyataan ini dianggap sebagai melunaknya sikap Korsel tarhadap Korut.


Penolakan Trump terhadap inisiatif Korea Selatan untuk meringankan sanksi memberi gambaran bahwa langkah Amerika Serikat dan Korea Selatan masih saling mengunci terkait Korea Utara.

Trump juga mendorong sekutu AS untuk tetap mempertahankan sanksi terhadap Korea Utara sampai denukliris selesai. Rencana denuklirisasi ini merupakan bagian dari kampanye "tekanan maksimum" pemerintahannya terhadap Pyongyang.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, dalam audit parlemen Rabu (10/10) menyampaikan bahwa Seoul sedang mempertimbangkan untuk meringankan sanksi mereka bagi Korut untuk mendorong denuklirisasi.

Sebelumya, Korea Selatan sempat memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara pada 2010. Sebab, saat itu Korut melakukan serangan terhadap kapal perang Korsel dan menewaskan 46 pelaut Korea Selatan, melarang perdagangan dan pertukaran bilateral.

Belakangan Kang menarik kembali komentarnya setelah memicu kritik dari beberapa anggota parlemen konservatif. Mereka menilai Korea Utara harus terlebih dahulu meminta maaf atas serangan itu.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga secara resmi membantah bahwa pemerintah sedang meninjau masalah ini. Namun, ada beberapa seruan yang muncul untuk mengurangi sanksi.

China, Rusia, dan Korea Utara, percaya perlu dilakukan penyesuaian sanksi PBB terhadap Pyongyang di saat yang tepat, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China, Rabu (10/10).

Kang, juga mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan "ketidakpuasan" atas pakta militer antar-Korea yang dicapai dalam pertemuan puncak bulan lalu. Ia menyebut perlu adanya "penyesuaian kecepatan" gerakan antar Korea.

Dorongan untuk denuklirisasi muncul dari janji yang dibuat oleh Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada pertemuan bersejarah mereka di Singapura pada Juni. Meskipun sejak itu tidak ada kemajuan mengenai bagaimana denulkirisasi itu akan dilakukan. (eks/eks)