Mendag Bantah Soal Australia-Israel Ganggu Pakta Perdagangan

Tim , CNN Indonesia | Selasa, 16/10/2018 17:06 WIB
Mendag Bantah Soal Australia-Israel Ganggu Pakta Perdagangan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita membantah bahwa rencana Australia untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem akan memengaruhi pakta perdagangan bebas antara Indonesia dengan Australia.

"Tidak ada hal semacam itu," jelasnya kepada Reuters lewat pesan singkat, seraya menegaskan bahwa perjanjian itu akan tetap ditandatangani tahun ini sesuai jadwal.

Sebelumnya, seorang koresponden ABC Australia di Indonesia sempat mencuitkan bahwa Indonesia mempertimbangkan untuk menunda perjanjian dagang dengan Australia terkait pertimbangan Australia di Israel tersebut. ABC mengutip keterangan dari sumber senior di Kementerian Perdagangan.




Hal ini merupakan reaksi atas pernyataan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison yang menyebut bahwa Canberra terbuka untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya di sana.

Keputusan disebut mengikuti langkah Presiden AS, Donald Trump yang juga melakukan hal itu pada Desember lalu. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah mundur atas kebijakan luar negeri Australia selama puluhan tahun dan menimbulkan ketegangan dengan beberapa negara tetangga Asia di Australia.

Adanya keterbukaan dari Morrison untuk mengakui Yerusalem dan memindahkan kedutaannya datang empat hari sebelum pemilihan di Sydney. Angka sensus menunjukkan sebanyak 12,5 persen orang di Wentworth adalah orang Yahudi. Sementara sebagian besar penduduk disana adalah pendukung Malcolm Turnbull. Ia adalah Perdana Menteri Australia yang digulingkan oleh anggota partai liberal Morrison pada Agustus lalu.

Harian kabar Sydney Morning Herald menggambarkan bahwa perubahan hati Morrison sebagai hal yang tidak berprinsip dan penakut.

"Ortodoksi yang mendorong perdebatan ini mengatakan isu-isu seperti mempertimbangkan masalah ibu kota adalah tabu. Saya pikir kita harus menantang hal itu," kata dia.

"Tidak ada keputusan yang dibuat mengenai pengakuan atau pergerakan kedutaan. Tapi pada saat yang sama, apa yang kami lakukan adalah hal terbuka terhadap saran itu," tambahnya.

Status Yerusalem

Mendag Bantah Rencana Australia Ganggu Pakta Perdagangan Yerusalem (REUTERS/Ronen Zvulun)
Status Yerusalem merupakan salah satu hambatan tersulit dalam kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Israel menganggap semua kota termasuk sektor timur yang dianeksasi setelah Perang Timur Tengah 1967 sebagai ibu kotanya.

Australia menolak untuk mengikuti keputusan Trump yang membuat marah rakyat Palestina serta negara Arab dan Barat.

Perubahan kebijakan itu disambut oleh Israel, namun dengan cepat dikritik oleh perwakilan Palestina.

Morisson pun disebut telah menghubungi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk menjelaskan mengenai kepindahan kedutan ini. Dalam cuitannya di Twitter, Netanyahu mengungkap bahwa dirinya bersyukur Morrison sedang mempertimbangkan langkah itu.

Palestina yang memiliki dukungan internasional yang luas ingin agar wilayah Yerusalem Timur menjadi ibu kota di negara mereka. Dalam sebuah pernyataan, keduataan Palestina di Australia menyebut pengumuman Morrison sangat menganggu.

Kedutaan Besar AS menjadi satu-satunya kedutaan asing di Yerusalem pada Mei. Namun, Netanyahu berusaha membujuk orang lain untuk mengikutinya.

Seorang analisis dari Universitas Sydney, Rod Tiffen mengatakan bahwa posisi pergeseran itu didorong oleh politik lokal.

"Ini merupakan perubahan besar, tidak sejalan dengan semua orang, kecuali Amerika," kata dia.

"Tapi, tiga hari dari pemilihan Wentworth, hal itu cukup mencolok. Sejauh ada suara Yahudi disana, itu mungkin akan membantu," kata dia menambahkan. (cin/eks)