Australia Berencana Larang Imigran Baru Tinggal di Kota Besar

Jakarta, CNN Indonesia -- Australia berencana membatasi imigran yang baru tiba untuk tinggal di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne dan Brisbane setidaknya untuk beberapa tahun dalam upaya mengatasi kepadatan perkotaan dan pemerataan pembangunan.

"Kami ingin melonggarkan tekanan jumlah penduduk di tiga kota besar dan dengan cepat mengembangkan negara bagian atau wilayah yang lebih kecil," ujar Alan Tudge, Menteri Infrastruktur dan Populasi, di Melbourne.

Tudge tidak merinci terkait penerapan rencana itu tetapi dia menegaskan aturan itu akan diikuti dengan insentif.


"Kita bisa menerapkan persyaratan di visa pendatang dan juga keharusan tinggal di tempat tertentu setidaknya selama beberapa tahun," ujarnya.

Seorang pejabat di kantor Tudge yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan imigran bisa dilarang tinggal di kota-kota besar hingga lima tahun.

Pilihan Redaksi Kebijakan Baru Imigrasi Australia Kurangi Jatah Orang Asia Kekhawatiran Imigrasi Picu Krisis dalam Politik Barat Australia Tutup Pusat Detensi Imigran Kontroversial

Imigrasi akan menjadi satu isu panas dalam pemilu mendatang dan rencana ini bertujuan membantu masalah infrastruktur di perkotaan yang kewalahan dengan tekanan-tekanan warga.

Hampir 70 persen dari 186 ribu imigran ke Australia pada tahun lalu memanfaatkan visa imigrasi bagi orang yang memiliki keahlian. Data pemerintah menunjukkan hampir semua dari mereka pindah ke Sydney atau Melbourne.

Saat ini tidak ada batasan terkait lokasi tempat para imigran itu akan bertempat tinggal setelah mendapat visa imigran berdasarkan keahlian ini.

Rencana baru ini tampaknya akan mempengaruhi sekitar 40 persen imigran yang memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh warga Australia dan berencana akan mencari kerja setelah tiba di negara itu.

Aturn ini akan mengelompokkan lima kota yaitu Darwin, Perth, Hobart, Adelaide dan Canberra, sebagai pusat wilayah tempat tinggal imigran baru.

Sejumlah pusat regional dan politisi daerah pedesaan telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk meminta tenaga kerja dengan keahlian khusus agar kota-kota di wilayah mereka bisa bertahan.

Namun, belum jelas apakah aturan ini bisa menang jika diajukan ke pengadilan.

"Jelas ini tidak akan bisa berlanjut dalam model saat ini, yaitu sejumlah besar imigran tinggal di Sydney dan Melbourne karena memicu tekanan yang besr," kata Tony Matthews, peneliti dari Institut Penelitian Perkotaan.

Namun, dia menambahkan: "Saya tidak yakin rencana itu kuat secara hukum."

Isu Pemilu

Imigrasi akan menjadi isu hangat dalam pemilu federal yang dijadwalkan berlangsung sebelum Mei 2019.

Jajak pendapat ReachTell yang diterbitkan September memperlihatkan bahwa 63 persen warga Sydney mengatakan mendukung pembatasan jumlah imigran di kota besar Australia.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison, ketika berkunjung ke Indonesia, dan partai koalisinya tertinggal di jajak pendapat menjelang pemilu Australia.(CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Perdana Menteri Scott Morrison, yang koalisi kanan tengahnya tertinggal di jajak pendapat, mengadopsi serangkaian kebijakan populis sejak berkuasa pada Agustus lalu.

"Kebijakan menyebar imigrasi akan diterima baik. Langkah ini akan populer di pemilih," ujar Haydon Manning, guru besar politik di Universits Flinders, Australia.

Selain itu ada juga pertanyaan terkait dampak bisnis di kota-kota besar tempat angka lapangan kerja baru lebih kecil dari jumlah imigran, kata James Pearson, ketua Kadin Australia.

"Kita harus memastikan ada pengertian yang tepat terkait faktor-faktor penting yang mendorong pertumbuhan populasi sebelum menerapkan kebijakan yang memiliki kapasitas berdampak negatif pada pertumbuhan lapangan kerja dan ekonomi," kata Pearson.

"Negara ini tidak dilanda resesi selama 27 tahun. Banyak penyebabnya, tetapi salah satunya adalah populasi tumbuh rata-rata 1,5 persen per tahun," ujar Gubernur Bank Sentral Australia Phillips Lowe. (yns/yns)