Luhut: Indonesia 'Big Brother' untuk Negara-negara Kepulauan

CNN Indonesia | Jumat, 02/11/2018 23:46 WIB
Luhut: Indonesia 'Big Brother' untuk Negara-negara Kepulauan Menko Maritim, Luhut Pandjaitan, mengatakan Indonesia dianggap 'big brother' oleh negara kepulauan yang suaranya kerap tak terdengar dalam forum internasional. (Dok. Kemenko Maritim)
Manado, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa Indonesia dianggap 'big brother' oleh negara-negara kepulauan yang suaranya kerap tak didengarkan dalam forum internasional.

Ungkapan itu muncul setelah Indonesia bersama Program Pembangunan PBB (UNDP) menggagas Archipelagic and Island (AIS) Forum, inisiatif untuk mengatasi segala masalah kelautan yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan.

Luhut mengakui bahwa selama ini sudah banyak inisiatif kelautan internasional, tapi dalam forum tersebut, biasanya suara negara-negara kepulauan yang kecil tak didengarkan, padahal mereka paling rentan perubahan iklim.



Ia mengambil contoh, jika temperatur udara naik 1,5 derajat pada 2030, kenaikan permukaan laut bisa mencapai 30 sentimeter sampai satu meter.

"Pulau-pulau di Pasifik itu bisa tenggelam, seperti Nauru. Itu kan harus ada tanggung jawab global juga. Mau diapain itu penduduknya?" tutur Luhut kepada CNNIndonesia.com di sela acara AIS Forum, Manado, Kamis (1/11).

"Mereka lihat Indonesia itu jadi seperti big brother lah."

Selain itu, kata Luhut, negara-negara kepulauan itu juga menganggap Indonesia dapat dijadikan contoh dalam mengatasi salah satu isu penting, yaitu sampah plastik di laut atau perairan.


Berdasarkan data Ocean Conservancy, Indonesia menempati urutan kedua setelah China sebagai negara dengan sampah plastik di laut paling banyak.

"Tapi, kemarin ada paparan World Bank, dengan effort kita baru setahun ini, kita sekarang sudah nomor 8. Bisa jadi kita enggak sejelek itu lagi, tapi itu baru diumumkan lagi tahun 2024, jadi mereka umumkan delapan tahun sekali," kata Luhut.

Ditemui terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintah juga sudah berupaya mencari teknologi untuk mengatasi sampah laut dari salah satu anggota AIS Forum, Jepang.

Purbaya mengaku sudah bertemu dengan perwakilan dari Jepang untuk melihat potensi kerja sama teknologi penanganan sampah plastik di laut. Namun ternyata, Jepang sendiri masih dalam tahap mengembangkan teknologi semacam itu.

"Jadi nanti mungkin kita bisa berbagi atau mengembangkan dan mencari solusi bersama dalam forum ini," katanya ketika ditemui di Grand Kawanua Convention Center, Manado.

Luhut: Indonesia 'Big Brother' untuk Negara-negara KepulauanIndonesia dan UNDP menggagas AIS Forum sebagai wadah kerja sama menangani masalah kelautan di negara-negara kepulauan. (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)

Tak jauh dari lokasi tersebut, berdiri gedung sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI), yaitu inisiatif Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor Leste untuk upaya konservasi terumbu karang.

Kini, bangunan itu terbengkalai. Ketika ditanya mengenai pencegahan agar AIS Forum tidak bernasib serupa, Luhut malah membuka kemungkinan CTI bisa dimasukkan ke dalam pembahasan forum negara kepulauan.

"CTI. Itu juga kita mau hidupin lagi. Sekarang kan kurang bagus. Ini mungkin bisa dibawa ke sekretariat ini (AIS Forum) kan. Mau kita perbaiki, bisa kita masukkan juga dalam masalah (AIS Forum) ini," katanya.

Selain sampah laut, salah satu isu besar bagi negara kepulauan yang dibahas adalah kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Indonesia sendiri ada 2.000 pulau kecil yang terancam tenggelam.


Ketika ditanya pulau mana saja yang paling kritis, Luhut menjawab, "Belum tahu kita. Nanti kita identifikasi, seharusnya sih sudah bisa diidentifikasi, yang permukaannya cuma satu meter dari sea level itu ya siap-siap aja kalo high tide, mungkin sudah hilang dia."

Sementara mencari solusi terbaik mengatasi masalah ini, Indonesia juga masih menggodok aturan kelautan yang menyeluruh, termasuk untuk menangani penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlapor, dan tak teregulasi (IUU Fishing).

"Terus terang, jujur, kita ini belum tahu program mana yang sudah jalan. Kalau secara menyeluruh, kita belum. Kita baru bicara IUU Fishing, tenggelamin, tenggelamin (kapal). What's next? Enggak boleh kita hanya sampai, enggak boleh-enggak boleh, lantas gimana?" katanya. (has/has)