Uskup Gereja Katolik Desak Israel Cabut UU Negara Yahudi

CNN Indonesia | Senin, 05/11/2018 14:14 WIB
Uskup Gereja Katolik Desak Israel Cabut UU Negara Yahudi Ilustrasi Gereja Katolik. (Reuters/Osservatore Romano)
Jakarta, CNN Indonesia -- Uskup Gereja Katolik di Yerusalem menyerukan Israel untuk mencabut Undang-Undang Negara Yahudi yang disahkan parlemennya, Knesset, pada Juli lalu.

Selain memberikan "hak unik" bagi orang Yahudi untuk menentukan nasib sendiri, konstitusi tersebut menjadi kontroversi lantaran dianggap rasis karena secara tidak langsung membedakan warga keturunan non-Yahudi.

"Kami harus bisa menarik perhatian pihak berwenang terkait sebuah fakta sederhana. Pengikut kami yang setia, sesama warga, kaum Muslim, Druze, dan Baha'i, kita semua yang merupakan orang Arab tidak lebih rendah dari saudara kita orang Yahudi," ucap Uskup Agung Gereja Katolik Roma, Katolik Suriah, Katolik Armenia, dan Gereja Yunani Melkite, melalui sebuah pernyataan, Senin (5/11).


"Kami sebagai pemimpin agama dari Gereja Katolik meminta pihak berwenang membatalkan konstitusi dasar ini dan meyakinkan semua umat bahwa negara Israel berupaya mendukung dan melindungi kesejahteraan serta keselamatan warganya."
Pada Juli lalu, UU itu disahkan dengan dukungan suara 62-55. Aturan baru tersebut menjadikan Bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional dan menetapkan pembentukan komunitas Yahudi sebagai salah satu kepentingan nasional.

Sementara itu, Bahasa Arab, yang sebelumnya juga dianggap sebagai bahasa resmi negara, kini hanya diberikan status khusus dalam undang-undang tersebut.

Hukum tersebut juga menetapkan Israel sebagai Tanah Air bersejarah bangsa Yahudi dan menyatakan bahwa kaum Yahudi memiliki hak menentukan nasib sendiri di wilayah mereka.
UU ini memicu protes luas, tak hanya dari warga keturunan Arab di Israel, tapi juga komunitas internasional.

Sejumlah anggota Knesset keturunan Arab dan Palestina menentang pengesahan UU tersebut dengan menyebut aturan itu sebagai hukum yang "rasis". Beberapa politikus oposisi juga menganggap UU itu harus diamandemen.

Dikutip AFP, Presiden Israel Reuven Rivlin bahkan menganggap versi UU itu saat ini "buruk bagi negara Israel dan orang Yahudi."
Sekitar 17,5 persen dari total 9 juta penduduk Israel merupakan warga keturunan Arab.

Dalam pernyataan tersebut, para uskup agung Gereja Katolik mengatakan seluruh umat menuntut Israel untuk diperlakukan setara.

"Umat Kristen, Muslim, Druze, Baha'i, dan Yahudi menuntut diperlakukan sebagai warga negara yang setara (oleh Israel)," bunyi surat yang juga diteken oleh Uskup Agung Maronit Siprus dan Uskup Agung Yunani Melkit Petra di Yordania itu. (rds/has)