Dewan Perwakilan Minta Rapat soal Pemecatan Jaksa Agung AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat mendesak sesi dengar pendapat darurat dalam rangka menyelidiki keputusan Presiden Donald Trump untuk memecat Jeff Sessions dari jabatan jaksa agung.

Melalui sebuah pernyataan bersama, Kamis (8/11), para anggota Kongres dari Partai Demokrat tersebut menyatakan bahwa rapat ini harus dilakukan karena ada kekhawatiran intervensi dalam penyelidikan kasus campur tangan Rusia di pemilihan umum 2016 lalu.

Lihat juga: Trump Pecat Jaksa Agung, Demokrat Peringatkan soal Rusia

Kekhawatiran ini muncul setelah Trump mendesak pengunduran diri Sessions dan langsung mengisi posisi Jaksa Agung dengan Matthew Whitaker. Pengganti sementara itu kemudian diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelidikan intervensi Rusia.

"Keputusan Presiden Donald Trump untuk memaksa pengunduran diri Jaksa Agung Jeff Sessions dan mengganti kewenangan pengawasan investigasi kepada Matthew Whittaker membuat negara kita berada dalam krisis konstitusi," tulis Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS.

Langkah Trump ini sebenarnya sudah diprediksi sejak tahun lalu, ketika Sessions menolak mengawasi langsung proses penyelidikan tersebut, diduga karena ia pun memiliki kaitan dengan Rusia saat membantu kampanye sang presiden.

Lihat juga: Trump Pecat Jaksa Agung Jeff Sessions

Sessions lantas memberikan kuasa kepada wakilnya, Rod Rosenstein, untuk mengawasi penyelidikan yang dipimpin oleh Robert Mueller tersebut, membuat Trump kehilangan kendali.

Kini, Partai Demokrat pun meminta Whittaker untuk mengambil langkah serupa dengan Sessions demi melindungi penyelidikan intervensi Rusia yang disebut-sebut dilakukan demi memenangkan Trump tersebut.

"Melihat komentar dia sebelumnya yang berusaha membatasi penyelidikan Mueller, Whittaker harus melepaskan diri dari pengawasan selama menjabat sebagai jaksa agung," kata pemimpin Partai Demokrat dalam Senat, Chuck Schumer.

Lihat juga: Trump Ancam Balas Dendam Jika Demokrat Selidiki Pemerintah

Sebelumnya, Dewan Perwakilan dan Senat sendiri sudah mengusulkan sejumlah regulasi untuk melindungi agar Mueller tidak dipecat. Salah satunya sudah disetujui oleh Komite Kehakiman Senat pada April lalu.

Sementara itu, Rusia terus membantah melakukan intervensi dalam pemilu presiden AS pada 2016 tersebut. (has)