Korut: Latihan Militer AS-Korsel Langgar Kesepakatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara menganggap latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat melanggar kesepakatan baru-baru ini yang bertujuan untuk meredam ketegangan.

Kantor berita pemerintah Korut, Rodong Sinmun, menyatakan bahwa latihan bersama yang merupakan bagian dari Program Pertukaran Marinir Korea itu melanggar kesepakatan antara Korut dan Korsel untuk menghentikan segala "tindakan bermusuhan."

"[Latihan itu] melanggar kesepakatan kesepakatan militer inter-Korea yang berjanji menghapuskan ancaman praktis dari perang dan relasi bermusuhan yang fundamental dari Semenanjung Korea," demikian bunyi pemberitaan Rodong Sinmun.

Lihat juga: Korsel-AS Lanjutkan Latihan Perang yang Sempat Ditunda

Tak lama setelah pemberitaan itu menyebar, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel menampik tudingan Korut dengan mengatakan bahwa latihan itu hanya melibatkan uni kecil yang hanya sebesar satu batalion.

Reuters melaporkan bahwa latihan itu melibatkan 500 personel marinir AS dan Korsel.

Latihan ini seharusnya dilakukan pada Juni lalu, tapi tertunda karena di bulan yang sama, Presiden Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, bertemu dan sepakat untuk meredam ketegangan dan melakukan denuklirisasi.

Lihat juga: Jelang Pertemuan Korut, AS-Korsel Latihan Militer Gabungan

Namun, isi perjanjian tersebut tidak detail. Negosiasi sebagai upaya tindak lanjut dari perjanjian itu pun kini terkatung-katung.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, seharusnya bertemu dengan pejabat tinggi Korut untuk membicarakan kelanjutan perjanjian tersebut pada pekan ini.

Meski demikian, pertemuan Pompeo dan pejabat tersebut batal karena menurut AS, pihak Korut belum siap.

Lihat juga: Menlu AS Batal Bertemu Orang Nomor Dua Korut

Pembatalan semacam ini sudah dua kali terjadi. Sebelumnya, Trump juga membatalkan lawatan Pompeo ke Korut karena ada surat bernada negatif yang dikirimkan oleh salah satu orang kepercayaan Kim Jong-un.

Korut memang terus memperingatkan bahwa perundingan denuklirisasi dan sanksi serta tekanan lainnya tak dapat berjalan beriringan. (has)