Jakarta, CNN Indonesia -- Badan
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi
Palestina (UNRWA) menyatakan mengalami krisis keuangan setelah Presiden
Amerika Serikat, Donald Trump menghentikan bantuan kepada mereka.
UNRWA menghitung anggaran sebesar US$1,2 miliar (sekitar Rp17,4 triliun) untuk tahun ini 2018. Namun, ketika AS menghentikan bantuan, anggaran itu berkurang sebanyak US$446 juta (Rp6,4 triliun).
Akibatnya, UNRWA mengalami krisis keuangan. Mereka mencari dukungan dari seluruh negara anggota PBB dan mendapat tambahan sebesar US$382 juta (sekitarRp 5,5 triliun).
Kepala UNRWA, Pierre Kraehenbuehl mengatakan dia berharap masih ada celah untuk mencari uang pada beberapa pekan mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan sangat jujur mengatakan, saya tidak berpikir banyak orang percaya bahwa kita akan mampu mengatasi krisis $446 juta pada awal tahun," kata dia kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Jumat (16/11).
Kraehenbuehl memuji negara-negara yang berbaik hati membantu mereka. Yakni Uni Eropa, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab karena meningkatkan bantuan mereka sebesar US$50 juta untuk menutupi kekurangan.
Kraehenbuehl mengatakan penetapan anggaran untuk periode 2019 masih belum selesai. Namun, Ia menekankan bahwa penting untuk mempertahankan tingkat pendanaan yang terbaru.
Pemerintah AS menjadi kontributor terbesar yang memberikan bantuan kepada UNRWA. Namun, administrasi Trump dan Israel menentang cara UNRWA beroperasi dan menghitung jumlah pengungsi Palestina.
UNRWA dibentuk pada 1950 untuk membantu para pengungsi Palestina yang kehilangan rumah mereka akibat Perang 1948.
Bantuan yang diberikan oleh UNRWA mencakup sekolah, pusat kesehatan, distribusi makanan, dan pelayanan umum.
Lebih dari 750 ribu orang Palestina melarikan diri dan diusir selama perang 1948 berlangsung. Seluruh penduduk dan keturunan Palestina dianggap oleh UNRWA sebagai pengungsi yang berhak untuk dibantu.
(ayp)