Hakim Sentil Pemerintah Australia Karena Marak Dugaan Korupsi

CNN Indonesia | Senin, 26/11/2018 21:54 WIB
Hakim Sentil Pemerintah Australia Karena Marak Dugaan Korupsi Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (Reuters)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah hakim di Australia mendesak Perdana Menteri Scott Morrison segera membentuk lembaga antikorupsi. Penyebabnya adalah diduga kebijakan pemerintahannya menyebabkan terjadinya sejumlah penyimpangan keuangan negara.

Desakan itu disampaikan oleh 34 hakim, termasuk mantan Ketua Mahkamah Agung Australia, Sir Gerrard Brennan melalui surat terbuka yang ditulis kepada surat kabar Sunday Age. Dia merasa khawatir pemerintah menutupi sejumlah penyimpangan yang terjadi dalam sejumlah kebijakan mereka.

"Lembaga penegak hukum kami seperti tidak punya kewenangan, kekuatan, dan tidak paham bagaimana harus mengusut secara tuntas keputusan yang dibuat pemerintah dan pihak swasta," demikian pernyataan dalam surat terbuka itu, seperti dilansir Reuters, Senin (26/11).
"Pembentukan Komisi Integritas Nasional (NIC) sangat mendesak untuk mengisi celah dalam sistem hukum kita dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi," lanjut surat itu.


Partai Buruh mendukung ide pembentukan lembaga mirip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia itu. Anggota Parlemen dari faksi Independen, Cathy McGowan menyatakan akan menyodorkan rancangan undang-undang NIC dalam rapat pada hari ini.

Hanya saja usul itu ditentang oleh kalangan konservatif. Mereka menilai kewenangan lembaga itu terlampau besar dan sulit dikontrol karena tidak ada yang mengendalikan ataupun mengawasinya.

Hasil jajak pendapat Transparency International Australia pada Juni lalu menyatakan 85 persen penduduk negara itu meyakini sejumlah anggota parlemen setempat berlaku korup. Sedangkan 2/3 penduduk Negeri Kanguru mendukung pembentukan NIC.

Contoh paling dekat tentang perilaku korup pemerintah di Australia adalah ketika salah satu pejabat Negara Bagian New South Wales dipenjara. Dia disebut menyalahgunakan wewenang dengan memberikan izin pertambangan tanpa tender terbuka.
Sejumlah pejabat Australia juga diberi jabatan tinggi pada sejumlah perusahaan, dan kemudian perusahaan itu memenangkan tender dari lembaga yang mereka pimpin sebelumnya.

Hal ini semakin menyudutkan posisi Morrison dan koalisinya dalam menghadapi pemilihan umum dalam enam bulan mendatang. Citranya tergerus akibat tidak mampu mempertahankan kepercayaan rakyat akibat praktik korupsi yang diduga marak terjadi. (ayp/ayp)