PM Inggris Akan Angkat Isu Pembunuhan Khashoggi di KTT G20

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris Theresa May berencana mengangkat isu pembunuhan Jamal Khashoggi dan situasi di Yaman dengan pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Argentina.

Kunjungan pangeran Salman ke pertemuan negara-negara industri tersebut dipenuhi dengan kontroversi karena adanya pembunuhan jurnalis Arab Saudi Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul Oktober lalu. 

Lihat juga: Penasihat Trump Enggan Dengar Rekaman Pembunuhan Khashoggi

"Saya berniat untuk berbicara dengan pangeran Arab Saudi. Pesan yang akan saya sampaikan akan sangat jelas... yaitu isu Jamla Khashoggi, tapi juga ada isu Yaman," kata Theresa May kepada wartawan dalam penerbangan menuju Buenos Aires seperti dikutip dari Reuters, Jumat (30/11).

Ia juga mengaku ingin melihat investigasi secara utuh dan transparan terkait apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. 

Sedangkan, untuk isu Yaman, May mengatakan sadar akan kondisi kemanusiaan yang semakin buruk dan tidak bisa ditangani dengan baik dalam waktu yang sudah cukup lama. Selain itu, menurut dia, solusi jangka panjang untuk Yaman adalah solusi politik.

"Untuk isu Yaman, kami terus turut prihatin terhadap kondisi kemanusiaan," kata May.

Lihat juga: VIDEO: Putra Mahkota Saudi Jadi Sorotan Jelang KTT G20

"Solusi jangka panjang untuk Yaman adalah situasi politik dan kita akan mendorong semua pihak untuk melihat kemungkinannya dan bekerja untuk itu," ujarnya.

Sebelumnya, pembunuhan kolumnis Washington Post yang merupakan seorang pengkritik pangeran Arab Saudi, telah menegangkan hubungan Arab Saudi dengan Barat dan menampar citra pangeran Mohammed Salman di muka negara lain. Arab Saudi mengatakan tidak bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Lihat juga: Argentina Usut Dugaan Pelanggaran HAM Putra Mahkota Saudi

Sedangkan untuk isu Yaman, negara-negara Barat mengajak pemimpin dunia untuk mengakhiri kampanye militer di sekitar Yaman yang dipimpin oleh Arab Saudi dan diluncurkan oleh Pangeran Mohammed ketika krisis kemanusiaan di sana memburuk. 

(dea/ani/dea)