Cemas Demo Prancis Ditiru, Mesir Larang Rompi Kuning Dijual

CNN Indonesia | Selasa, 11/12/2018 22:02 WIB
Cemas Demo Prancis Ditiru, Mesir Larang Rompi Kuning Dijual Ilustrasi rompi kuning. (Lucas BARIOULET / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Mesir dikabarkan mulai melarang penjualan rompi kuning untuk keselamatan para pekerja. Penyebabnya adalah mereka khawatir atribut itu bakal dipakai dalam aksi memperingati gerakan yang menggulingkan mantan Presiden Husni Mubarak pada 2011 lalu, dan bisa memicu demo besar seperti yang terjadi di Prancis.

Sebagaimana dilansir The Guardian, Selasa (11/12), para penjual perlengkapan keamanan pekerja mengaku mereka didatangi aparat keamanan. Mereka diperintahkan supaya tidak menjual rompi itu secara satuan maupun borongan kepada siapapun. Polisi hanya memberi izin para pedagang menjajakannya kepada perusahaan tertentu yang terdaftar. Jika nekat, maka mereka diancam bakal dihukum.

"Aparat kelihatannya tidak ingin orang-orang meniru apa yang terjadi di Prancis," kata seorang pedagang perangkat keamanan pekerja yang tidak ingin disebut namanya.
"Polisi memang datang ke sini beberapa hari lalu dan meminta kami berhenti menjual rompi itu. Ketika kami tanya alasannya, mereka cuma bilang menjalankan perintah," kata pedagang lainnya yang juga tak mau disebutkan namanya.


Alhasil, enam pedagang alat-alat keselamatan pekerja di Ibu Kota Kairo memilih tidak menjual rompi itu, ketimbang repot harus berurusan dengan aparat. Konon, larangan tak resmi itu berlaku hingga akhir Januari 2019.

Bahkan kabarnya, para importir dan distributor alat-alat keselamatan sudah diberitahu dalam rapat dengan kepala kepolisian supaya tidak menjual rompi itu.

Aparat keamanan Mesir nampaknya memang mewaspadai aksi memperingati gerakan rakyat pada 25 Januari mendatang. Mereka bahkan dikabarkan sudah mengirim sejumlah polisi dan tentara ke seluruh penjuru negara buat mengantisipasi hal itu. Tahun lalu, sejumlah orang tewas akibat bentrokan memperingati tumbangnya Husni Mubarak.
Rompi kuning kini menjadi simbol perlawanan baru selepas demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama empat pekan di Prancis. Mereka mendesak pemerintah meningkatkan kesejahteraan kelas pekerja dengan menaikkan upah minimum, menunda kenaikan pajak bahan bakar dan uang pensiun, atau mereka Presiden Emmanuel Macron mundur. (ayp/ayp)