Kabinet Australia Bahas Pemindahan Kedubes ke Yerusalem

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Australia dikabarkan sedang membahas soal untung rugi pemindahan kedutaan besar mereka di Israel ke Kota Yerusalem pada hari ini. Hal itu menyusul kabar yang menyatakan kabinet Negeri Kanguru sudah menyetujui akan mengakui kota suci itu sebagai Ibu Kota Israel kemarin.

"Kabinet hari ini rapat untuk membahas pemindahan kedutaan besar di Israel. Hal itu belum diputuskan," kata sumber seperti dilansir Reuters, Rabu (12/12).

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sampai saat ini masih menyatakan Kota Yerusalem dalam status quo. Namun, Israel mencaploknya selepas perang 1967 dan menyatakan tempat itu akan menjadi ibu kota mereka di masa depan. Sedangkan Palestina juga berharap kota itu sebagai ibu kota mereka.

Lihat juga: Australia Disebut Akan Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Jika hal itu dilakukan, Perdana Menteri Scott Morrison akan memenuhi tuntutan kalangan konservatif Australia. Namun, langkah itu ditentang keras oleh negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia yang penduduknya mayoritas umat Islam.

Hal itu juga dikhawatirkan semakin memperuncing konflik dan menghambat proses perundingan damai. Maka dari itu Indonesia menunda meneken perjanjian perdagangan bebas dengan Australia, jika negara itu belum memutuskan sikap terkait persoalan ini.

Komite Keamanan Nasional menyetujui rencana mengakui Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Senin (10/12) malam waktu setempat.

Jika hal itu terjadi, Australia akan menjadi negara kelima setelah Amerika Serikat, Guatemala, Republik Ceko, dan Honduras yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Langkah ini pertama kali diumumkan Morrison pada Oktober lalu. Saat itu, dia mengatakan kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana memindahkan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem.

Lihat juga: Palestina Diserbu Turis yang Ingin Liburan Natal

Morrison menyatakan pertimbangkan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. Sampai berita ini dibuat, pemerintah Australia belum memberikan klarifikasi resmi. (ayp/has)