Jakarta, CNN Indonesia -- Kongres
Filipina sepakat untuk memperpanjang
darurat militer di wilayah
Mindanao selama 12 bulan hingga akhir 2019 mendatang.
Keputusan ini tercapai setelah parlemen Filipina melakukan pemungutan suara terkait perpanjangan darurat militer ini dengan hasil 235-28 pada Rabu (12/12).
Presiden Rodrigo Duterte langsung mengapresiasi keputusan ini melalui surat yang dilayangkan kepada Kongres.
"Terlepas dari perolehan substansial yang telah dicapai selama masa darurat militer, kami tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Mindanao berada di tengah-tengah pemberontakan," tulis Duterte.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menjamin hak-hak dan kebebasan sipil akan tetap dilestarikan di bawah undang-undang darurat militer.
Duterte mendeklarasikan situasi darurat militer pada Mei 2017, ketika bentrokan pecah antara militer dan kelompok teror Maute.
Kendati demikian, anggota parlemen oposisi justru mengatakan perpanjangan itu tidak adil karena tak ada lagi pemberontakan yang perlu dipadamkan.
"Saya jadi bertanya-tanya, apakah ini arti 'normal' yang baru?" kata Senator Franklin Drilon.
Seorang anggota dewan perwakilan, Edcel Lagman, juga mengatakan pemberontak ISIS di Mindanao sudah diberantas dan dikalahkan.
Sebelumnya, undang-undang darurat militer sempat diterapkan di Mindanao ketika era kekuasaan diktator kejam, Ferdinand Marcos, tahun 1970-an.
(fey/has)