Theresa May Berencana Mundur Sebelum Pemilu 2022

AFP, CNN Indonesia | Kamis, 13/12/2018 01:08 WIB
Theresa May Berencana Mundur Sebelum Pemilu 2022 PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia berencana untuk mundur sebelum pemilihan 2022.

Dilansir dari AFP, pernyataan ini May katakan saat mencari dukungan parlemen mengenai mosi tidak percaya. Anggota Parlemen Faksi Konservatif Alec Shelbrooke mengungkapkan May tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022.

"Dia mengatakan dia tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022," kata Shelbrooke, Rabu (13/12) kepada wartawan setelah pertemuan tertutup.


Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen Inggris dari partai berkuasa, Partai Konservatif, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Theresa May.
Kepala komite Partai Konservatif yang bertugas mengkoordinasi pengajuan mosi tidak percaya, Graham Brady, mengaku telah menerima 48 dukungan yang dibutuhkan dari anggota parlemen faksi partainya untuk mengusulkan mosi tersebut.

"Ambang batas 15 persen dari seluruh anggota parlemen faksi Partai Konservatif sudah tercapai untuk mengajukan mosi tidak percaya," kata Brady pada Rabu (12/12).

"Mosi tidak percaya diajukan menyusul negosiasi Brexit yang semakin kacau. Kepemimpinan May semakin ditekan menyusul keputusannya menunda pemungutan suara Brexit di parlemen kemarin.

Komite tersebut dikabarkan telah mengumpulkan surat-surat yang menyerukan pengunduran diri May selama beberapa bulan terakhir.
Selain dari partainya, Partai Konservatif, mosi tidak percaya untuk melengserkan May juga telah diserukan oleh oposisi. Sementara itu, May bersumpah akan menghadapi pengajuan mosi tidak percaya yang bisa mengancam posisinya tersebut.

Dia menganggap perubahan kepemimpinan saat ini hanya akan menghambat bahkan mengancam proses Brexit itu sendiri.

"Berdasarkan konstitusi, pemimpin baru tak akan menjabat 21 Januari mendatang. Jadi, risiko pemilihan kepemimpinan baru berisiko mengalihkan kendali negosiasi Brexit kepada oposisi di parlemen," kata May.

"Seorang pemimpin baru tidak akan memiliki waktu untuk menegosiasikan kembali perjanjian Brexit dan meloloskan undang-undang Brexit melalui parlemen pada 29 Maret mendatang. Jadi salah satu tindakan pertama yang mereka harus lakukan adalah memperpanjang atau menyelesaikan kembali Pasal 50, menunda atau menghentikan Brexit ketika warga menginginkan ini berhasil."

Jika May berhasil lolos dari mosi tidak percaya, anggota Partai Konservatif tidak bisa mengajukan mosi serupa untuk beberapa tahun ke depan. (age/age)