ANALISIS

Australia, Yerusalem, dan Ujian Diplomasi Indonesia

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Minggu, 16/12/2018 13:28 WIB
Australia, Yerusalem, dan Ujian Diplomasi Indonesia Ilustrasi warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah Australia yang secara resmi mengumumkan mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel, pada Sabtu (15/12) dipastikan akan mengundang kontroversi.

Sejak awal rencana itu terkuak beberapa pekan lalu, Australia mendapat banyak tentangan, termasuk dari Indonesia. Pengakuan ini dinilai bisa membikin rumit relasi Australia dengan Indonesia, yang selama ini getol mendukung Palestina.
 
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menganggap Australia hanya main aman dengan menunjuk Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur, padahal masalah intinya tetap sama.

"Menurut saya isunya bukan pada ada di mana letak Kedubes, apakah di Yerusalem Barat atau Timur. Isunya adalah Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya yang sebelumnya adalah Tel Aviv," katanya.


Melanjutkan pendapatnya, Hikmahanto berkata, "dan agar mendapat pengakuan maka mereka meminta agar negara-negara yang memiliki perwakilan memindahkan kedubesnya sehingga ada pengakuan bahwa Yerusalem, lepas dari Barat atau Timur, diakui oleh negara-negara sebagai ibu kota Israel."

Sebelumnya, Hikmahanto menganggap Indonesia harus terus menekan Australia dengan cara apa pun, salah satunya menggunakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) sebagai 'senjata' untuk menekan Perdana Menteri Australia Scott Morrison.


"Indonesia harusnya menentang menggunakan daya tekan yang dimiliki kita terhadap Australia, semisal, perjanjian perdagangan yang sedang dinegosiasikan tidak akan ditandatangani oleh RI," ucap Hikmahanto kepada CNNIndonesia.com sebelum pengumuman Morrison.

IA-CEPA merupakan kesepakatan dagang bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) yang telah digodok selama lebih dari satu dekade. 

Perjanjian itu dimaksudkan untuk meningkatkan neraca perdagangan kedua negara dalam berbagai bidang mulai dari kerajinan, agrikultur, hingga peternakan. 

IA-CEPA sebenarnya telah disepakati pada Agustus lalu dan direncanakan akan diteken oleh Morrison dan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun ini. Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian tersebut disepakati.

Molornya finalisasi IA-CEPA juga diyakini 'dibumbui' oleh isu relokasi kedutaan besar Australia untuk Israel ke Yerusalem. 

Klaim Australia Atas Yerusalem dan Ujian Diplomasi IndonesiaMasjid Al Aqsa di Kota Yerusalem. (REUTERS/Ammar Awad)
Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, pada pertengahan November lalu bahkan menegaskan tidak akan membuat kesepakatan dengan Australia terkait IA-CEPA, jika Canberra tetap melancarkan langkah kontroversialnya itu.

Tak hanya IA-CEPA, Hikmahanto menilai Indonesia juga masih punya banyak cara untuk menekan Australia soal ini, salah satunnya memboikot bantuan Negeri Kanguru.

"Bahkan Indonesia bisa menolak berbagai bantuan dan asistensi dari Australia," ujar Hikmahanto.

Selain politik dan ekonomi, Hikmahanto menuturkan keputusan Australia ini hanya akan memperburuk citra Negeri Kanguru di mata masyarakat Indonesia.

"Bahkan perwakilan Australia di Indonesia seperti kedutaan besar dan kantor konsulat dan hal-hal yang berbau Australia akan menjadi target untuk didemo oleh publik Indonesia," tutur Hikmahanto.

Di sisi lain, Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menilai sebenarnya tidak elok jika Indonesia menekan Australia-apalagi dengan ancaman membatalkan perjanjian bilateral-terkait hal ini.

"Pemerintah RI tidak memiliki kekuasaan untuk tekan negara lain, termasuk Australia dalam masalah ini karena ini kedaulatan mereka. Indonesia juga tidak menginginkan hal yang sama (ditekan negara lain) terkait politik luar negerinya," kata Teuku kepada CNNIndonesia.com.


Teuku mengatakan rencana Australia ini memang akan menyulitkan Indonesia lantaran tekanan masyarakat di dalam negeri yang pasti mendesak pemerintah berbuat sesuatu untuk mengubah keputusan Canberra. Yang bisa dilakukan pemerintah menurut dia hanya dialog dan membujuk Australia), atau menggalang dukungan di antara negara-negara yang pro Palestina.

"Indonesia dan negara-negara sependapat lainnya hanya bisa membujuk negara lain agar tidak mengikuti langkah-langkah yang telah diambil Amerika Serikat dan Australia ini."