Oposisi Australia Sebut Pengakuan soal Yerusalem Berisiko

CNN Indonesia | Sabtu, 15/12/2018 15:10 WIB
Oposisi Australia Sebut Pengakuan soal Yerusalem Berisiko Menteri bayangan untuk urusan luar negeri Penny Wong menganggap keputusan Perdana Menteri Australia Scott Morisson mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel berisiko dan tak menguntungkan. (MANDEL NGAN / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan pemerintah Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel mendapat kecaman dari Partai Buruh. Oposisi pemerintah tersebut menganggap Perdana Menteri Scott Morisson mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional.

"Mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, sambil terus mencari kedutaan Australia di Tel Aviv, tidak lebih dari latihan menyelamatkan muka," ujar menteri bayangan untuk urusan luar negeri Penny Wong melalui sebuah pernyataan dikutip dari NDTV (15/12).

Wong menilai keputusan tersebut berisiko dan tak menguntungkan bagi Australia. Keputusan tersebut, menurut dia, juga tak sejalan dengan komunitas internasional.


"Ini keputusan yang berisiko dan tak ada keuntungannya," imbuhnya.


Australia secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel pada hari ini, Sabtu (15/12). Perdana Menteri Scott Morison mengatakan pengakuan ini tak serta merta memindahkan kantor kedutaan besarnya dari tel Aviv ke Yerusalem.

"Kami akan memindahkan kedutaan besar kami ke Yerusalem Barat ketika sudah memungkinkan," kata Morisson.

Morisson sempat mempertimbangkan untuk memindah kedutaan sejak Oktober lalu. Pertimbangan muncul karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung menemui titik terang.

Ia mengatakan bahwa pemindahan kedubes merupakan gagasan dari mantan Duta Besar Australia untuk Israel, Dave Sharma.


Pernyataan ini memunculkan anggapan bahwa keputusan pemindahan kedubes menjadi strategi Morisson untuk mendulang suara dari pemilih konservatif Kristen dan Yahudi.

Sementara itu Jaringan Advokasi Palestina Australia (APAN) menyatakan tindakan Morrison tidak melayani kepentingan Australia.

"Sabotase ini kemungkinan nyata untuk sekadar perjanjian dan lebih jauh untuk membujuk Israel melanjutkan melakukan pelanggaran hak-hak asasi orang Palestina," kata presiden APAN Bishop George Browning dalam sebuah pernyataan. (els/agi)