Redam Skandal Korupsi, Netanyahu Sepakat Gelar Pemilu Dini

CNN Indonesia | Rabu, 26/12/2018 15:37 WIB
Redam Skandal Korupsi, Netanyahu Sepakat Gelar Pemilu Dini Partai koalisi PM Israel, Benjamin Netanyahu sepakat menggelar pemilu lebih awal karena terdesak isu korupsi dan kelompok oposisi. (Sebastian Scheiner/Pool)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai pendukung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sepakat menggelar pemilihan umum lebih awal pada April mendatang.

Juru bicara partai berkuasa, Partai Likud, mengatakan koalisi pemerintah sepakat membubarkan parlemen dan menggelar pemilu lebih awal.

Keputusan menggelar pemilu tujuh bulan lebih awal dari yang dijadwalkan ini datang menyusul upaya pemerintah yang tengah berjuang menyepakati rancangan undang-undang terkait aturan wajib militer.


Koalisi Netanyahu juga semakin terancam oleh oposisi setelah kursi mayoritas partainya di parlemen kosong, selepas Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengundurkan diri kabinet pemerintah.

Lieberman, tangan kanan Netanyahu, memutuskan mundur dari jabatannya yang strategis setelah berselisih terkait gencatan senjata di Jalur Gaza.

Pengunduran diri Lieberman membuat partainya, Yisrael Beitenu yang mendapat lima kursi di parlemen harus keluar dari koalisi pemerintah.

Selain itu, Netanyahu juga masih dirundung skandal korupsi yang telah menjeratnya sejak awal 2017 lalu. Kepolisian Israel bahkan telah mengajukan usulan untuk menuntut Netanyahu atas tiga kasus korupsi yang berbeda.

Jaksa Agung Israel saat ini dikabarkan tengah mempertimbangkan bagaimana melajutkan proses hukum yang melibatkan orang paling berkuasa di negara tersebut.

Dikutip AFP, sejumlah analis merasa yakin Netanyahu berharap jika gelaran pemilu lebih awal nanti bisa membantu dirinya bertahan dari skandal korupsi.

Netanyahu diduga ingin mengulur waktu jaksa agung agar tidak mengeluarkan keputusan soal kasusnya sebelum April 2019.

"Apa yang membuatnya (Netanyahu) memutuskan mempercepat pemilu adalah pernyataan (Jaksa Agung) Shai Nitzan, yang mengumumkan bahwa rekomendasi penuntutannya sudah siap," ucap profesor ilmu politik dari Universitas Tel Aviv, Emmanuel Navon. (rds/ayp)