Maduro Putus Hubungan Diplomatik, AS Menolak

Jakarta, CNN Indonesia -- Nicolas Maduro mengumumkan pemutusan hubungan dengan Amerika Serikat pada Rabu (23/1), di tengah kisruh penggulingan kekuasaan di Venezuela. Namun, AS menolak keputusan tersebut.

"Saya memutuskan untuk memutus hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintahan imperialis Amerika Serikat," ujar Maduro di depan ribuan pendukungnya di Caracas, sebagaimana dikutip AFP.

Melanjutkan pernyataannya, Maduro berkata, "Keluar! Tinggalkan Venezuela, di sini masih ada martabat, sial!"

Lihat juga: Trump Akui Juan Guaido Jadi Presiden Sementara Venezuela

Ia kemudian memerintahkan semua delegasi perwakilan AS untuk angkat kaki dari negaranya dalam kurun waktu 72 jam.


Keputusan ini diumumkan di tengah gelombang perlawanan untuk menggulingkan Maduro dari kursi presiden.

Ketika situasi kian panas, pemimpin Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim selama demonstrasi anti-Maduro merebak.

Lihat juga: Venezuela Tuding AS Coba Sulut Penggulingan Maduro

Presiden Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara kawasan lain pun langsung mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Menurut Trump, Majelis Nasional pimpinan Guiado adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang sah pilihan rakyat Venezuela.

Menanggapi pemutusan hubungan ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan penolakan karena menganggap Maduro tak berwenang.

"AS merajut hubungan diplomatik dengan Venezuela dan akan menjalin relasi dengan Venezuela melalui pemerintahan interim Presiden Guaido yang mengundang misi kami untuk tetap berada di Venezuela," kata Pompeo.

"AS tak mengakui rezim Maduro sebagai pemerintah Venezuela. Dengan demikian, AS tak mengakui mantan presiden Nicolas Maduro memiliki kewenangan legal untuk memutus hubungan diplomatik."

[Gambas:Video CNN]

Gelombang penolakan terhadap Maduro ini semakin besar sejak 10 Januari lalu, ketika mantan sopir bus itu mengucap sumpah sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Maduro memenangkan pemilu kontroversial pada Mei lalu yang diboikot oposisi dan dianggap tidak sah oleh Uni Eropa.

Pada 2016, Maduro kehilangan kendali atas Dewan Nasional yang memungkinkan oposisi untuk menentang pemerintahannya. Namun pada 2017, Mahkamah Agung Venezuela menghapuskan hukum tersebut.

Ketidakpercayaan rakyat terhadap Maduro memuncak karena sang presiden tak dapat membawa Venezuela dari kemiskinan, bahkan membuat perekonomian kian terpuruk. (has/has)