Ratusan PNS AS Korban Penutupan Pemerintahan Gelar Aksi Diam

CNN Indonesia | Kamis, 24/01/2019 14:16 WIB
Ratusan PNS AS Korban Penutupan Pemerintahan Gelar Aksi Diam Ratusan pegawai pemerintah AS yang belum digaji dalam beberapa minggu akibat penutupan pemerintahan menggelar aksi protes di Washington pada Rabu (23/1). (Reuters/Carlos Barria)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan pegawai pemerintah Amerika Serikat yang belum digaji dalam beberapa minggu akibat penutupan pemerintahan menggelar aksi protes di Washington pada Rabu (23/1).

Mereka secara damai menduduki gedung kantor Kongres AS selama beberapa jam, memenuhi seruan sejumlah serikat pekerja dan organisasi yang mewakili pegawai pemerintah dan kontraktor.

Para karyawan menyampaikan protes dengan cara berdiam diri selama 32 menit, melambangkan jumlah hari penutupan pemerintahan.
Sejumlah demonstran memegang poster atau piring kertas bertuliskan "Akan bekerja dengan bayaran" dan "Lakukan pekerjaan Anda - sehingga orang Amerika dapat melakukan pekerjaan mereka."


Sementara gaji pegawai pemerintah akan dibayarkan setelah pemerintah dibuka, hal yang sama tidak berlaku bagi para kontraktor.

"Ini sudah berlangsung selama lima minggu dan saya hanya bekerja satu atau dua hari, perusahaan saya memanggil saya hanya untuk acara tertentu," kata Claudia Martinez, pegawai perusahaan katering yang memiliki kontrak dengan kafetaria Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Dia masih memiliki pekerjaan sampingan di perusahaan pariwisata, tetapi "Januari ini sangat sepi."

"Bulan ini akan sangat sulit," kata ibu berusia 43 tahun yang harus membayar 400 dolar AS per bulan untuk biaya sekolah anaknya tersebut.

"Penutupan memengaruhi seluruh negara ini," kata Francis Nichols, seorang pejabat di Federasi Serikat Pegawai Pemerintah Amerika.

"Saya mendengar banyak orang bingung tagihan mana yang harus kita bayar terlebih dahulu," katanya, sementara yang lain harus memilih antara membayar tagihan atau mengisi bahan bakar mobil mereka untuk bekerja.
Penutupan pemerintahan ini terjadi karena kongres tak menyepakati anggaran. Salah satu isu besar ketidaksepakatan ini adalah permintaan Presiden Donald Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko menggunakan dana US$5,7 miliar.

Trump berkeras bahwa pemerintahan akan dibuka jika Senat setuju pembiayaan tembok tersebut. Namun, Partai Demokrat menolak dan menekankan bahwa pemerintahan harus dibuka terlebih dulu, baru mereka dapat membicarakan anggaran tembok.

Hari ini, Senat menggelar dua pemungutan suara untuk rancangan regulasi guna mengakhiri penutupan pemerintahan ini, masing-masing dari Republik dan Demokrat.

Namun, kemungkinan kedua rancangan itu diterima oleh mayoritas Senat sangat kecil mengingat kedua kubu terus memaksakan kehendaknya. Nasib 800 ribu PNS yang tak digaji ini pun semakin terkatung-katung. (syf/has)