Aung San Suu Kyi Absen di Sidang PBB di Jenewa

CNN Indonesia | Senin, 25/02/2019 17:07 WIB
Aung San Suu Kyi Absen di Sidang PBB di Jenewa Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. (REUTERS/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dilaporkan bakal absen dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pelucutan Senjata di Jenewa, Swiss, pekan ini. Diduga kuat hal ini ada hubungannya dengan dugaan persekusi serta pembantaian etnis Rohingya, yang dilakukan aparat dan kelompok radikal Buddha di negara itu.

Kehadiran Suu Kyi akan diwakilkan Menteri Persatuan untuk Kerja Sama Internasional Myanmar, Kyaw Tin. Suu Kyi semula dijadwalkan menjadi pembicara dalam salah satu sesi Konferensi Pelucutan Senjata PBB sekitar pukul 11.00 waktu Jenewa pada Rabu (27/2) mendatang.

Dari agenda terbaru yang dilihat Reuters, Senin (25/2), hanya Kyaw Tin yang akan menjadi pembicara mewakili Myanmar dalam sesi tersebut.


Sejumlah pejabat PBB juga disebut tidak mendapat informasi terkait kehadiran Suu Kyi di Jenewa.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, juga tidak merespons pernyataan Reuters terkait agenda Suu Kyi tersebut.

Sejumlah diplomat Myanmar di Jenewa juga tak dapat dimintai komentar terkait hal itu.

Suu Kyi banyak melewatkan sejumlah pertemuan internasional sejak krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine kembali memburuk pada Agustus 2017.

Banyak pihak yang kecewa terhadap sikap Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel Perdamaian. Dia dianggap gagal melindungi etnis minoritas Rohingya yang menerima persekusi hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari aparat Myanmar.

Sebagai bentuk kekecewaan, sejumlah lembaga bahkan mencabut kembali penghargaan yang sudah mereka berikan kepada Suu Kyi. Bahkan almamater Suu Kyi, yakni Universitas Oxford di Inggris, mencopot lukisannya yang tadinya dipampang di dinding salah satu bangunan mereka.
Hubungan antara Myanmar dan PBB juga terus renggang sejak krisis yang membuat ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Sejak itu, Myanmar terus menutup diri dari dunia internasional hingga melarang pelapor khusus PBB untuk HAM, Yanghee Lee, datang ke negara tersebut. Mereka juga menolak peningkatan jumlah koordinator PBB di Myanmar. (rds/ayp)