Menanti Peran RI Mendobrak PBB
CNN Indonesia
Sabtu, 30 Mar 2019 12:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Siapapun presiden dan wakil presiden yang akan terpilih, dunia akan menanti seperti apa politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Sebab, permasalahan yang berkembang silih berganti.
Debat calon presiden keempat dalam rangkaian Pilpres 2019 salah satunya menyinggung tema politik luar negeri. Di samping itu membahas soal keamanan, pertahanan, dan ideologi.
Indonesia saat ini kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini harus disadari sebaik mungkin oleh pemimpin selanjutnya apakah akan digunakan untuk memperkuat daya tawar negara di kancah internasional atau malah terabaikan.
Pengamat politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menuturkan seharusnya presiden selanjutnya bisa memanfaatkan posisi itu supaya Indonesia lebih vokal membuka dialog untuk masalah-masalah global yang jadi perhatian.
"Yang belum terlihat itu adalah pemerintah menjadikan status Indonesia sebagai anggota tidak tetap PBB untuk lebih serius mengangkat isu-isu perhatian politik luar negeri kita seperti mempercepat perdamaian dalam konflik Palestina-Israel," tutur Teuku kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (26/3) lalu.
Menurut Teuku, selama ini Indonesia sudah cukup memperlihatkan dukungan secara politik untuk kemerdekaan Palestina. Namun, ia menganggap dukungan pemerintah bisa lebih konkret dengan memanfaatkan jalur diplomasi yang tersedia di DK PBB.
"Ini berlaku tak hanya untuk isu Palestina, soal Uighur dan isu Rohingya misalnya, Indonesia lebih bisa mengangkat masalah-masalah ini agar bisa lebih diperhatikan dengan statusnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB," ujar Teuku.
Selama menjadi anggota DK PBB, Indonesia juga akan mendapat giliran menjadi presiden dewan tersebut. Menurut Teuku, momen tersebut harus bisa dimanfaatkan presiden mendatang.
Berani Mendobrak PBB
Di sisi lain, konstelasi di DK PBB juga dianggap tidak sehat. Terutama dengan hak veto yang dipunyai oleh lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, dan Rusia.
Karena ada hak veto itu, pembahasan resolusi dan sanksi di DK PBB tidak jarang menemui jalan buntu atau bias. Hal itu lantaran kelima negara anggota tetap juga punya kepentingan masing-masing, atau terikat dengan suatu perjanjian.
Sebagai contoh, AS kerap memveto keputusan DK PBB yang berhubungan dengan pendudukan Israel di Palestina. Hal serupa juga dilakukan anggota lainnya seperti Rusia dan China ketika DK PBB ingin mengeluarkan resolusi terkait mereka serta sekutu-sekutunya.
Karena hal itu efektivitas dan keberadaan DK PBB, yang sedari mula dirancang sebagai lembaga antar-pemerintah yang dibentuk demi menjaga perdamaian, kerja sama, dan keamanan internasional patut dipertanyakan.
"Indonesia harus gunakan momentum keanggotaannya dalam dewan tersebut untuk mendorong restrukturasi," kata Teuku.
Meski demikian, mendobrak DK PBB tidaklah mudah dan memakan proses yang panjang. Namun, Indonesia punya posisi tawar yang cukup besar jika benar-benar mendorong wacana restrukturisasi dengan matang. Terutama kalau sanggup menggagas ide restrukturisasi dan menggalang dukungan dari negara lain.
"Indonesia bisa saja dan seharusnya berani mengajak negara anggota Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN untuk menghimpun dukungan dan menciptakan sebuah front bersama yang menyerukan restrukturisasi," ujar Teuku.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Ruddyard, mengatakan ada empat fokus RI lainnya selama di DK PBB. Yakni berupaya memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian.
"Isu Palestina tetap jadi prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB," ujar Febrian. (rds/ayp)
Debat calon presiden keempat dalam rangkaian Pilpres 2019 salah satunya menyinggung tema politik luar negeri. Di samping itu membahas soal keamanan, pertahanan, dan ideologi.
Indonesia saat ini kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini harus disadari sebaik mungkin oleh pemimpin selanjutnya apakah akan digunakan untuk memperkuat daya tawar negara di kancah internasional atau malah terabaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Teuku, selama ini Indonesia sudah cukup memperlihatkan dukungan secara politik untuk kemerdekaan Palestina. Namun, ia menganggap dukungan pemerintah bisa lebih konkret dengan memanfaatkan jalur diplomasi yang tersedia di DK PBB.
"Ini berlaku tak hanya untuk isu Palestina, soal Uighur dan isu Rohingya misalnya, Indonesia lebih bisa mengangkat masalah-masalah ini agar bisa lebih diperhatikan dengan statusnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB," ujar Teuku.
 Ilustrasi etnis Uighur yang mengasingkan diri di luar negeri dengan alasan menghindari penindasan pemerintah China. (REUTERS/Murad Sezer) |
Berani Mendobrak PBB
Di sisi lain, konstelasi di DK PBB juga dianggap tidak sehat. Terutama dengan hak veto yang dipunyai oleh lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, dan Rusia.
Karena ada hak veto itu, pembahasan resolusi dan sanksi di DK PBB tidak jarang menemui jalan buntu atau bias. Hal itu lantaran kelima negara anggota tetap juga punya kepentingan masing-masing, atau terikat dengan suatu perjanjian.
Sebagai contoh, AS kerap memveto keputusan DK PBB yang berhubungan dengan pendudukan Israel di Palestina. Hal serupa juga dilakukan anggota lainnya seperti Rusia dan China ketika DK PBB ingin mengeluarkan resolusi terkait mereka serta sekutu-sekutunya.
 Efektivitas Dewan Keamanan PBB di masa kini semakin dipertanyakan. Hak veto anggota tetap malah kerap menimbulkan masalah lain. (Mike Segar) |
"Indonesia harus gunakan momentum keanggotaannya dalam dewan tersebut untuk mendorong restrukturasi," kata Teuku.
Meski demikian, mendobrak DK PBB tidaklah mudah dan memakan proses yang panjang. Namun, Indonesia punya posisi tawar yang cukup besar jika benar-benar mendorong wacana restrukturisasi dengan matang. Terutama kalau sanggup menggagas ide restrukturisasi dan menggalang dukungan dari negara lain.
"Indonesia bisa saja dan seharusnya berani mengajak negara anggota Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN untuk menghimpun dukungan dan menciptakan sebuah front bersama yang menyerukan restrukturisasi," ujar Teuku.
"Isu Palestina tetap jadi prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB," ujar Febrian. (rds/ayp)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK