
Kedubes Buka Suara soal Pernyataan 'Propaganda Rusia' Jokowi
CNN Indonesia | Senin, 04/02/2019 11:50 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Rusia melalui kedutaan besarnya di Jakarta buka suara soal pernyataan "propaganda Rusia" yang ramai diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo menyebut frasa itu dalam kampanyenya pada Minggu (3/2).
"Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," demikian pernyataan Kedubes Rusia untuk Indonesia melalui akun Twitter resmi mereka, Senin (4/2).
Kedubes Rusia menjelaskan bahwa istilah yang kini digunakan "oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia" itu direkayasa oleh Amerika Serikat ketika pemilihan umum pada 2016 lalu.
[Gambas:Twitter]
Saat itu, AS menuding Rusia mengintervensi pilpres di negaranya demi kemenangan Donald Trump.
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis Kedubes Rusia.
Tudingan terhadap Rusia ini menjadi sorotan di AS, terutama setelah sejumlah badan intelijen mengungkap hasil penyelidikan mereka.
AS pun menggelar penyelidikan besar-besaran dan hingga kini sudah menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka. Namun, Rusia terus membantah tudingan tersebut.
Jokowi sendiri mengucapkan istilah "propaganda Rusia" ini saat berkampanye di Karanganyar, Jawa Tengah, pada Minggu (3/2).
Dalam kutipan pidatonya, Jokowi menyinggung bahwa ada tim sukses yang menggunakan gaya propaganda Rusia dalam masa kampanye pilpres 2019.
Jokowi menjelaskan teori propaganda Rusia dilakukan dengan menyebarkan kebohongan sebanyak-banyaknya sehingga membuat masyarakat menjadi ragu.
Propaganda tersebut, kata Jokowi, yang akan memecah belah rakyat. Meski begitu, mantan Wali Kota Solo itu tak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya soal propaganda Rusia dan tim sukses mana yang ia maksud. (rds/has)
"Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," demikian pernyataan Kedubes Rusia untuk Indonesia melalui akun Twitter resmi mereka, Senin (4/2).
Kedubes Rusia menjelaskan bahwa istilah yang kini digunakan "oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia" itu direkayasa oleh Amerika Serikat ketika pemilihan umum pada 2016 lalu.
[Gambas:Twitter]
Saat itu, AS menuding Rusia mengintervensi pilpres di negaranya demi kemenangan Donald Trump.
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis Kedubes Rusia.
Tudingan terhadap Rusia ini menjadi sorotan di AS, terutama setelah sejumlah badan intelijen mengungkap hasil penyelidikan mereka.
AS pun menggelar penyelidikan besar-besaran dan hingga kini sudah menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka. Namun, Rusia terus membantah tudingan tersebut.
Dalam kutipan pidatonya, Jokowi menyinggung bahwa ada tim sukses yang menggunakan gaya propaganda Rusia dalam masa kampanye pilpres 2019.
Jokowi menjelaskan teori propaganda Rusia dilakukan dengan menyebarkan kebohongan sebanyak-banyaknya sehingga membuat masyarakat menjadi ragu.
Propaganda tersebut, kata Jokowi, yang akan memecah belah rakyat. Meski begitu, mantan Wali Kota Solo itu tak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya soal propaganda Rusia dan tim sukses mana yang ia maksud. (rds/has)
ARTIKEL TERKAIT

Tiga Kritik Keras Sidney Jones ke Jokowi soal Ba'asyir
Internasional 4 minggu yang lalu
Riuh Debat Capres Perdana yang Sampai pada Diaspora RI
Internasional 1 bulan yang lalu
Mengukur dan Mengeker Sikap Jokowi ke China soal Uighur
Internasional 1 bulan yang lalu
Jokowi Minta Putin Dukung Kampanye Positif Minyak Sawit
Internasional 3 bulan yang lalu
PM Australia Belum Putuskan Relokasi Kedubes ke Yerusalem
Internasional 3 bulan yang lalu
Bertemu PM Australia, Jokowi Mungkin Bahas Kedubes Yerusalem
Internasional 3 bulan yang lalu
BACA JUGA

PKS: Politisasi Agama? Agamis Tapi untuk Kepentingan Politik
Nasional • 19 February 2019 23:08
BPN Sebut KLHK Harus Dipisahkan Agar Tak Konflik Kepentingan
Nasional • 20 February 2019 00:58
PDIP dan Partai Asing Bahas Situasi Akar Rumput Saat Pemilu
Nasional • 20 February 2019 03:13
Gugat Prabowo, 'Harjo' Ingin Bongkar Hoaks Selang Cuci Darah
Nasional • 19 February 2019 22:38
TERPOPULER

PBB Tawarkan Mediasi untuk Turunkan Ketegangan India-Pakistan
Internasional • 1 jam yang lalu
Kim Jong-un Diperkirakan Naik Kereta Api untuk Bertemu Trump
Internasional 2 jam yang lalu
200 Keluarga Terjebak di Kawasan ISIS di Suriah
Internasional 5 jam yang lalu