Irak Usul Jadi Penengah Perseteruan AS dan Iran

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Irak menawarkan diri sebagai penengah dalam krisis antara dua sekutunya, Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Irak,Mohammad al-Hakim, menawarkan usul tersebut pada Minggu (26/5) kemarin bersamaan dengan dilaksanakannya konferensi pers gabungan di Baghdad.

"Kami sedang mencoba untuk menolong dan menjadi penengah," ujar al-hakim.

"Baghdad akan berusaha untuk mencapai solusi yang memuaskan," tambahnya.

Tawaran mediasi oleh al-Hakim ini senada dengan usulan ketua parlemen Irak, Mohamad al-Halbousi pada Sabtu (25/5) pekan lalu. Al-Hakim juga menaruh perhatian pada perekonomian Iran yang sedang morat-marit gara-gara sanksi yang dijatuhkan oleh AS.

Lihat juga: Iran Ancam Binasakan Kapal Perang AS dengan 'Senjata Rahasia'

Mayoritas pemeluk Syiah di Irak telah berusaha mempertahankan hubungan baik antara Teheran dan Washington. Namun, Irak nyataya juga harus menghadapi perseteruan antara pemeluk Syiah yang didukung oleh Iran dan Muslim Sunni yang disokong oleh Arab Saudi.

Al-Hakim menegaskan Irak tidak sepakat dengan langkah yang diambil oleh Washington.

"Sanksi terhadap saudara kami Iran tidaklah efektif dan kami berdiri di sisi mereka," tegas al-Hakim.

Jutaan penganut Syiah di seluruh dunia yang mayoritas adalah warga Iran, kerap berkunjung ke Irak setiap tahunnya untuk berziarah ke tempat-tempat suci Syiah. Namun, akibat sanksi ekonomi yang kembali diberlakukan Presiden Trump telah mengakibatkan daya beli masyarakat Iran merosot.

Krisis antara Washington dan Teheran bermula ketika Presiden Donald Trump memutuskan AS menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran pada 2015.

Lihat juga: AS Buka Kemungkinan Tambah Pasukan di Timur Tengah

Washington kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran yang akhirnya menjatuhkan perekonomian Iran.

Trump kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut telah gagal membatasi kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Kesepakatan itu juga tidak berhasil menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok milisi di Timur Tengah dan program pengembangan rudal.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, berkeras negaranya tidak melanggar kesepakatan nuklir tersebut. Ia juga menghimbau agar negara-negara Eropa tetap mempertahankan kesepakatan usai penarikan diri AS.

Seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran dalam beberapa minggu terakhir, Zarif percaya Iran akan mampu menghadapi perang ekonomi maupun militer. Ia percaya akan ketabahan serta kekuatan dari pasukan negaranya itu.

[Gambas:Video CNN]

Zarif juga turut menawarkan perjanjian non-agresi antara Iran dengan negara-negara Teluk. (ajw/ayp)