Aktivis Sudan Ajak Rakyat Membangkang dari Junta Militer

CNN Indonesia | Minggu, 09/06/2019 12:05 WIB
Aktivis Sudan Ajak Rakyat Membangkang dari Junta Militer Ilustrasi aksi unjuk rasa di Sudan. (REUTERS/Stringer)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok pegiat sipil Sudan (SPA) mengajak kepada seluruh masyarakat setempat dalam gerakan membangkang terhadap pemerintah junta militer. Mereka menyatakan akan melakukan hal itu sampai tuntutan untuk aspirasi pemerintahan sipil terbentuk.

"Gerakan pembangkangan sipil akan dimulai mulai Minggu dan baru berakhir setelah pemerintahan sipil bisa meraih kekuasaan," demikian isi pernyataan SPA, seperti dilansir AFP, Minggu (9/6).

Menurut SPA, gerakan itu adalah aksi damai dan dianggap ampuh untuk melawan pemerintah junta militer. Hal ini adalah bentuk penolakan terhadap militer yang melakukan kudeta terhadap Omar al-Bashir dan kembali berkuasa.


Mereka juga memprotes tindakan represif aparat yang membubarkan aksi unjuk rasa di Ibu Kota Khartoum sejak Senin lalu, yang berujung menewaskan 113 orang.
Menurut Kementerian Kesehatan Sudan, sejumlah korban tewas itu karena tertembak peluru tajam. Menurut saksi di lapangan, pasukan Pendukung Gerak Cepat (RSF) yang bentrok dengan para pengunjuk rasa.

RSF dibentuk dari milisi Janjawid, yang diduga kuat melakukan kejahatan perang dalam konflik di Darfur pada 2003 sampai 2004.

Ajakan membangkang terhadap pemerintah junta militer itu dilakukan sehari setelah kunjungan Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed. Dia mencoba menjadi penengah antara kelompok pegiat sipil dan dewan jenderal.

"Militer, rakyat, dan politikus harus berani bertindak dan bertanggung jawab untuk segera mengambil langkah-langkah dalam masa transisi yang demokratis dan sesuai kesepakatan bersama," kata Ahmed.

"Tentara harus menjaga keamanan negara, sedangkan rakyat dan politikus harus berpikir mengenai masa depan bangsa," ujar Ahmed.

[Gambas:Video CNN]

Akan tetapi, nampaknya upaya mediasi yang dilakukan Ahmed belum membuahkan hasil. Sebab, tentara menangkap tiga tokoh kelompok oposisi Sudan yang bertemu dengannya.

Mereka adalah politikus Mohamad Esmat, dan ketua serta juru bicara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N) yakni Ismail Jalab dan Mubarak Ardol.

"Sekelompok orang bersenjata datang sekitar pukul 03.00 dan menangkap Ismail Jalab tanpa menjelaskan alasannya," kata staf Jalab, Rashid Anwar.

Esmat dan Jalab adalah pemimpin kelompok Aliansi untuk Kebebasan, yang menaungi sejumlah tokoh oposisi dan pemberontak. Mereka turut menggerakkan aksi unjuk rasa sejak Desember 2018 hingga berujung kudeta terhadap Al-Bashir.

Akibat kekerasan aparat militer terhadap pengunjuk rasa, Uni Afrika memutuskan membekukan keanggotaan Sudan dalam organisasi itu. Mereka mendesak aparat harus melindungi dan menjamin keamanan rakyat sipil, serta menghormati hak asasi serta kebebasan.
Setelah kudeta pada April lalu, situasi Sudan sampai saat ini masih tegang dan rawan konflik. Kelompok oposisi mendesak ingin membentuk pemerintahan sipil, sedangkan militer meminta waktu peralihan selama dua tahun.

Proses perundingan antara kedua kelompok ini pada pertengahan berakhir tanpa hasil. Oposisi menolak pemerintahan militer karena mengulangi masa pemerintahan Al-Bashir selama tiga dasawarsa yang juga dimulai dengan kudeta.

Mereka kini khawatir aspirasi supremasi pemerintahan sipil tidak terwujud dan cemas akan bernasib sama dengan negara tetangga mereka, Mesir. (ayp/ayp)