Israel Bakal Pertimbangkan Usul Peta Damai Ekonomi AS
CNN Indonesia
Senin, 24 Jun 2019 12:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan dia siap untuk mempertimbangkan usulan perdamaian Amerika Serikat guna menyelesaikan konflik berkepanjangan dengan Palestina.
"Kami akan mempertimbangkan gagasan AS secara adil dan terbuka," ujar Netanyahu.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu pada Minggu (23/6) kemarin, bersamaan ketika dia menyambut kedatangan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton.
Sementara itu, Palestina telah menolak prakarsa damai AS tersebut. Pihaknya beranggapan AS akan cenderung memihak Israel, apalagi sejak Gedung Putih mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada Desember 2017 lalu.
"Saya tidak mengerti bagaimana rakyat Palestina menolak rencana tersebut bahkan sebelum mengetahui isinya," ujar Netanyahu.
"Itu bukan cara Anda (Palestina) untuk maju," tambahnya.
Hal ini disampaikan Netanyahu ketika dirinya melakukan kunjungan ke Lembah Yordan. Lembah itu dikuasai Israel dan Netanyahu juga berjanji tidak akan menyerahkannya demi perjanjian damai dengan Palestina.
"Untuk mereka yang mengatakan untuk mencapai kesepakatan damai, Israel harus meninggalkan Lembah Yordan, saya berkata: itu tidak akan membawa damai, itu akan mengakibatkan perang dan teror," tegas Netanyahu.
"Kehadiran Israel disini harus terus berlanjut demi keamanan Israel dan keamanan semuanya," tambahnya.
Sementara itu, kehadiran Bolton di Israel dilakukan dalam rangka diskusi terkait "keamanan regional" dengan pemimpin negara Yahudi tersebut.
Kunjungan Bolton ke Israel dilakukan di tengah mandeknya perundingan damai Palestina, dan ketegangan AS dan Iran, bersamaan dengan serangan beberapa kapal tanker di Teluk Oman dan penembakan pesawat nirawak milik AS.
Gedung Putih dijadwalkan akan menginformasikan rincian prakarsa perdamaian untuk pertama kalinya pada Selasa (25/6) pekan ini.
Dalam usulan perdamaian itu, AS juga berniat mengumpulkan dana lebih dari US$50 miliar (Rp707.8 triliun) serta menciptakan sekitar satu juta lapangan pekerjaan bagi warga Palestina dalam satu dekade.
Meski begitu, pemerintah Palestina memboikot kerangka kerja ekonomi di Bahrain yang disebut-sebut sebagai Perdamaian untuk Kemakmuran.
Palestina menuduh Trump hendak membeli mereka serta merebut hak negaranya untuk menjadi negara merdeka.
"Kami membutuhkan dukungan ekonomi, uang dan bantuan, tapi sebelum semuanya dilakukan perlu ada solusi politik," tegas Presiden Palestina, Mahmud Abbas.
"Bagi Amerika Serikat yang hendak mengubah persolan politik ke isu ekonomi, kami tidak dapat menerimanya," tambah Abbas.
Abbas sendiri meyakini prakarsa perdamaian ekonomi di Bahrain tersebut bakal gagal. (ajw/ayp)
"Kami akan mempertimbangkan gagasan AS secara adil dan terbuka," ujar Netanyahu.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu pada Minggu (23/6) kemarin, bersamaan ketika dia menyambut kedatangan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu bukan cara Anda (Palestina) untuk maju," tambahnya.
Hal ini disampaikan Netanyahu ketika dirinya melakukan kunjungan ke Lembah Yordan. Lembah itu dikuasai Israel dan Netanyahu juga berjanji tidak akan menyerahkannya demi perjanjian damai dengan Palestina.
"Untuk mereka yang mengatakan untuk mencapai kesepakatan damai, Israel harus meninggalkan Lembah Yordan, saya berkata: itu tidak akan membawa damai, itu akan mengakibatkan perang dan teror," tegas Netanyahu.
"Kehadiran Israel disini harus terus berlanjut demi keamanan Israel dan keamanan semuanya," tambahnya.
Sementara itu, kehadiran Bolton di Israel dilakukan dalam rangka diskusi terkait "keamanan regional" dengan pemimpin negara Yahudi tersebut.
Lihat juga:Palestina Tolak Peta Jalan Damai Ekonomi AS |
Gedung Putih dijadwalkan akan menginformasikan rincian prakarsa perdamaian untuk pertama kalinya pada Selasa (25/6) pekan ini.
Dalam usulan perdamaian itu, AS juga berniat mengumpulkan dana lebih dari US$50 miliar (Rp707.8 triliun) serta menciptakan sekitar satu juta lapangan pekerjaan bagi warga Palestina dalam satu dekade.
Meski begitu, pemerintah Palestina memboikot kerangka kerja ekonomi di Bahrain yang disebut-sebut sebagai Perdamaian untuk Kemakmuran.
Palestina menuduh Trump hendak membeli mereka serta merebut hak negaranya untuk menjadi negara merdeka.
"Bagi Amerika Serikat yang hendak mengubah persolan politik ke isu ekonomi, kami tidak dapat menerimanya," tambah Abbas.
Abbas sendiri meyakini prakarsa perdamaian ekonomi di Bahrain tersebut bakal gagal. (ajw/ayp)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK