Sopir Taksi dan Ojek Thailand Tolak Legalisasi Grab

CNN Indonesia | Rabu, 26/06/2019 04:54 WIB
Sopir Taksi dan Ojek Thailand Tolak Legalisasi Grab Ilustrasi transportasi daring Grab. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar 30 pengemudi ojek di Thailand mengajukan petisi menolak legalisasi layanan taksi dan ojek daring Grab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DLT) Kementerian Perhubungan setempat pada Senin (24/6).

Para pengemudi ojek konvensional tersebut dipimpin oleh Chalerm Changthongmadan selaku kepala Asosiasi Pengemudi Ojek di Thailand.
Mereka melakukan aksinya guna meminta kejelasan Dirjen DJT, Jantira Burutpat, terkait antisipasi untuk mencegah dampak negatif legalisasi Grab terhadap nasib para pengemudi ojek dan taksi.

"Kami telah bekerjasama dengan pihak berwenang selama lima tahun terakhir, tapi seruan kami untuk meminta bantuan dalam mengatasi persoalan tentang layanan Grab yang ilegal tak juga mendapat jawaban. Sekarang, dengan pemerintahan baru yang masih dibentuk dan belum resmi, DLT telah mengatakan ke media bahwa mereka siap untuk menanggapi kebijakan baru," ujar Changthongmadan.


"Alih-alih menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan, DLT malah mengubah peraturan untuk menguntungkan investor asing yang melanggar hukum dan menciptakan perpecahan antar warga Thailand," tegasnya.
Di saat yang sama, sekelompok sopir taksi di Bangkok juga memenuhi kantor pusat Partai Bhumjaithai untuk mengajukan petisi dan meminta bantuan kepada Ketua Partai, Anutin Charnvirakul, jika layanan Taksi Grab benar-benar dilegalkan.

Para supir yang dipimpin Withoon Naewpanich selaku ketua Jaringan Koperasi Taksi Bangkok merasa khawatir akan dampak negatif dari legalisasi taksi Grab.

Menurut Naewpanich, DLT dan pihak kepolisian telah gagal memberikan kejelasan terkait persoalan tersebut.

Selain itu, jika Partai Bhumjaithai, yang anggotanya diperkirakan akan menjadi menteri transportasi di Kabinet baru Thailand berhasil mengatasi persoalan ini serta dapat menjamin pendapatan para supir taksi, Naepanich meyakinkan rombongannya akan bersedia untuk bekerjasama dengan Bhumjaithai.

Sementara itu, Jantira Burutpat mengatakan para warga keliru mengira jika pemerintah tidak menghiraukan keluhan terkait persoalan legalisasi Grab tersebut. Jantira menjelaskan bahwa para petugas dari lembaga terkait telah menyelidiki segala dampak layanan Grab yang mungkin dirasakan pengemudi taksi dan ojek, serta penumpang.
Jantira juga menjanjikan untuk menjamin keadilan dan keuntungan bagi semua pihak.

Selain itu, kelompok supir taksi pimpinan Naepanich juga berencana mengajukan petisi sejenis kepada Ketua Palang Pracharath, Uttama Savanayana. Mereka adalah partai politik inti pendukung Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. (ajw/ayp)