Dalih Keamanan, Tunisia Larang Niqab di Kantor Pemerintah

CNN Indonesia | Minggu, 07/07/2019 02:34 WIB
Dalih Keamanan, Tunisia Larang Niqab di Kantor Pemerintah Aktivis perempuan di Tunisia mengkritisi kebijakan keamanan di Tunisia yang kerap merugikan kaum hawa di sana. (AFP PHOTO/MOHAMMED AL-SHAIKH)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Tunisia Yussef Chahed mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan niqab atau cadar yang menutupi wajah bagi perempuan saat berada di kantor-kantor pemerintahan.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan Jumat (5/7) lalu, kebijakan tersebut dibuat demi menjamin keamanan kantor-kantor pemerintahan di negara Afrika Utara tersebut dari aksi terorisme yang menyamar di balik niqab.


Pelarangan penggunaan niqab itu yang dimaksudkan adalah yang menutupi seluruh wajah teramsuk mata. Pelarangan itu sendiri diterbitkan menyikapi dua bom bunuh diri yang terjadi pada 27 Juni lalu. Pengeboman itu telah membuat dua tewas, dan tujuh lain terluka.


Jauh sebelum ada kebijakan ini, pada Februari 2014 silam, Kementerian Dalam Negeri Tunisia telah menginstruksikan polisi di negara tersebut menaruh perhatian atas ancaman penggunaan niqab untuk menyamarkan rencana aksi terorisme.

Namun, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu mendapatkan reaksi keras, terutama dari kalangan perempuan.

"Mereka memiliki hak untuk melarang (niqab) setelah segala peristiwa yang kita saksikan bersama. Namun, pada akhirnya itu malah merusak kebebasan individu," ujar Ilhem, seorang perempuan muda di Tunisia seperti dilansir AFP.

Perempuan lain, Lina, melontarkan kritik bernada pertanyaan, "Mengapa perempuan harus membuat pengorbanan setiap kali ada kebijakan keamanan baru untuk dilakukan?"

Sementara itu Liga Tunisia untuk HAM mendesak agar keijakan PM Yussef itu hanya berlaku sementara, tak permanen.

"Kami ingin kebebasan dalam berbusana, tapi hari ini dengan situasi speerti ini dan juga ancaman teroris di Tunisia dan di seluruh wilayah (Afrika Utara), kami bisa memahami keputusan ini," ujar Presiden Liga Tunisia untuk HAM, Jamel Mssalem.

Ia pun mendesak pemerintah Tunisia segera mencabut kebijakan tersebut setelah situasi keamanan normal kembali.

Tunisia sendiri pernah melarang niqab di saat rezim Zine El ABidine Ben Ali berkuasa. Namun, setelah Ben Ali terusir dari kekuasaan lewat revolusi 2011 silam, niqab kembali bisa dipakai. Namun, setelah serangan mematikan dilakukan kelompok teroris dengan menyembunyikan identitas lewat niqab muncur seruan agar larangan berniqab diteken kembali.

(AFP/kid)