Pemimpin Hong Kong Sebut RUU Ekstradisi Sudah 'Mati'

CNN Indonesia | Selasa, 09/07/2019 11:17 WIB
Pemimpin Hong Kong Sebut RUU Ekstradisi Sudah 'Mati' Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menyatakan bahwa rancangan undang-undang ekstradisi yang memicu demonstrasi besar-besaran kini sudah mati. (AFP Photo/Anthony Wallace)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menyatakan bahwa rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang memicu demonstrasi besar-besaran kini sudah mati.

"Masih ada keraguan mengenai ketulusan atau kekhawatiran apakah pemerintah akan memulai lagi proses itu di Dewan Legislatif. Jadi, saya tekankan lagi bahwa tidak ada rencana seperti itu. RUU itu sudah mati," ujar Lam seperti dikutip AFP Selasa (9/7).
Lam kemudian menyebut bahwa langkah pemerintahannya untuk menggodok RUU ekstradisi itu juga merupakan "kegagalan besar."

Ia pun bersedia bertemu dengan perwakilan mahasiswa dalam rapat terbuka tanpa syarat karena Hong Kong kini sedang menghadapi tantangan besar.


"Saya sampai pada simpulan bahwa ada masalah fundamental dan mendalam dalam masyarakat Hong Kong. Bisa jadi masalah ekonomi, kehidupan sosial, bisa juga perbedaan pandangan politik," tutur Lam.
Namun, Lam menolak menggunakan kata "mencabut" pembahasan RUU ekstradisi tersebut. Menurutnya, para demonstran tak akan percaya jika ia menggunakan terminologi itu.

"Pada satu titik, jika RUU itu dicabut hari ini, RUU itu tetap bisa dibawa kembali ke Dewan Legislatif tiga bulan kemudian," tutur Lam.

Melanjutkan pernyataannya, Lam berkata, "Namun mungkin, warga mau mendengar pernyataan yang tegas. Jadi, 'RUU itu sudah mati' merupakan pernyataan yang tegas."

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Lam memang sempat menyatakan bahwa pemerintah menangguhkan pembahasan RUU ekstradisi tersebut. Namun, para pengunjuk rasa tetap menggelar demonstrasi untuk menuntut pembatalan pembahasan RUU itu.

RUU ekstradisi ini menjadi polemik karena memungkinkan tersangka satu kasus diadili di luar negeri, termasuk China.

Proposal aturan ini menyulut amarah warga Hong Kong karena khawatir akan sistem peradilan di China yang kerap bias dan dipolitisasi. (has/has)