Aktivis Hong Kong dan Diplomat China Adu Mulut di PBB

CNN Indonesia | Selasa, 09/07/2019 14:21 WIB
Aktivis Hong Kong dan Diplomat China Adu Mulut di PBB Ilustrasi Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Istockphoto/Mizoula)
Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang penyanyi sekaligus aktivis Hong Kong, Denise Ho, berpidato menuduh China hendak membungkam proses demokrasi, dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (8/7) kemarin. Namun, Diplomat China langsung membantah isi pidato Ho di tempat.

Ho juga melapor pada Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss dengan mengatakan China telah mengingkari komitmen yang dibuat ketika China mengambil alih Hong Kong pada 1997 silam.
"Deklarasi Wina menjamin demokrasi dan HAM. Namun di Hong Kong, kedua hal ini sedang dalam ancaman yang serius," kata Ho.

Pernyataannya tersebut didorong oleh keprihatinan Ho akan jutaan rakyat Hong Kong yang melakukan aksi unjuk rasa beberapa pekan terakhir. Delegasi China di PBB langsung menyanggah pernyataan Ho sebanyak dua kali dengan mengemukakan mosi prosedural.


Pertama, China menuduh Ho telah melanggar konstitusi PBB karena Ho merujuk Hong Kong sebagai sebuah negara independen daripada bagian dari China. China juga meminta agar Ho dapat menggunakan "kata-kata sesuai dengan peraturan PBB."

Diplomat China itu juga menggunakan mosi kedua dan menuduh Ho melakukan serangan tak berdasar terhadap pengaturan "satu negara, dua sistem". Sistem itu diterapkan di Hong Kong sejak diserahkan Inggris kepada China.

Ho kemudian mengakhiri pidatonya dengan mendesak PBB melindungi warga Hong Kong serta mencopot China dari posisi Dewan HAM PBB.
Rakyat Hong Kong telah melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran dalam sebulan terakhir guna menentang Rancangan Undang-Undang Ekstradisi. Menurut para kritikus, RUU kontroversial itu akan mengakibatkan para aktivis politik dan pelaku bisnis di Hong Kong beresiko untuk diekstradisi ke China daratan jika dianggap melawan negara.

Sementara, pemerintah Hong Kong mengatakan RUU tersebut hanya menutup celah untuk mengizinkan para terduga aksi kriminal untuk diekstradisi ke wilayah di mana Hong Kong tidak memiliki kesepakatan ekstradisi, termasuk Taiwan, Macau dan daratan China.

Setelah aksi unjuk rasa itu, pemimpin Hong Kong Carrie Lam sempat menangguhkan pembahasan RUU tersebut. Namun, ia tidak memberikan kepastian apakah rancangan beleid itu bakal dihentikan selamanya atau tidak. Lam hanya memberi sinyal RUU tersebut mungkin tidak akan diloloskan tahun ini.

Lam lantas menegaskan bahwa "RUU tersebut telah mati" tetapi tetap belum mencabutnya secara resmi.

Sementara, pihak oposisi beserta para demonstran berharap agar RUU ekstradisi itu dicabut sepenuhnya. Mereka bahkan memperluas tuntutannya dengan meminta Lam mengundurkan diri serta menuntut hak pilih universal di pemilihan umum pemimpin kota dan legislatif.

[Gambas:Video CNN]

"Rakyat Hong Kong telah muak dengan pemerintah Hong Kong yang tidak mendengarkan seruan mereka," ujar Ho dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV Swiss.

"RUU ekstradisi ini hanyalah sebuah pemicu atas segala frustrasi yang terjadi dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, di mana kami melihat semua kebebasan dan hak asasi manusia telah dilanggar oleh pemerintah Hong Kong. Dan tentu saja, pemerintah China ada di belakang semua ini," kata Ho. (ajw/ayp)