Singapura Deportasi Warga Myanmar Simpatisan Milisi Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Singapura akan mendeportasi sejumlah warga Myanmar yang diduga menjadi simpatisan milisi bersenjata Rohingya, Tentara Arakan (AA).

Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) menyatakan bahwa salah satu warga Myanmar yang mereka tahan "memiliki hubungan langsung dengan pemimpin tinggi AA."

"Atas nama pemimpin AA, dia secara aktif memobilisasi dukungan di antara komunitas Arakan lokal dan mengoordinasikan penggalangan dana AA di sini," demikian pernyataan MHA yang dikutip Channel NewsAsia.

Lihat juga: Malaysia Tangkap 2 Etnis Rohingya Diduga Militan

MHA tak menjabarkan lebih lanjut individu yang dimaksud. Namun, situs berita Myanmar, The Irrawady, melaporkan bahwa salah satu dari enam orang yang ditahan adalah saudara kepala AA, Tun Myat Naing.

MHA hanya menjelaskan bahwa para warga Myanmar yang ditahan itu merupakan anggota Asosiasi Arakan-Singapura (AAS).

Dalam situsnya, AAS dideskripsikan sebagai "organisasi sosial yang memberikan kontribusi bantuan dari Singapura untuk orang Arakan yang terlantar di Rakhine."

Lihat juga: Myanmar Tolak Mahkamah Internasional Selidiki soal Rohingya

Para warga Myanmar ini pun dilaporkan memberikan dukungan finansial ke AA. Salah satu di antaranya bahkan menyalurkan kontribusi secara rutin sebulan sekali.

AA sendiri merupakan salah satu milisi bersenjata yang mengklaim memperjuangkan hak-hak orang Rohingya di tengah deraan persekusi di Myanmar.

Namun, perlawanan mereka dianggap mulai mengkhawatirkan karena menewaskan puluhan polisi dalam sejumlah serangan.

"AA adalah kelompok bersenjata yang melakukan serangan di Myanmar, termasuk dua serangan di pos polisi pada Januari dan Maret 2019, di mana AA mengaku mengambil banyak amunisi dari pos polisi itu," tulis MHA.

[Gambas:Video CNN]

MHA pun menegaskan bahwa warga asing seharusnya tak "mengimpor" masalah dalam negeri mereka ke Singapura.

"MHA akan menindak tegas siapapun yang mendukung, melakukan, atau mempersiapkan kejahatan bersenjata, tak peduli seberapa rasional kekerasan itu secara ideologi, atau di mana kejahatan itu terjadi," bunyi pernyataan MHA. (has)