Boris Johnson Resmi Terpilih sebagai PM Baru Inggris

CNN Indonesia | Selasa, 23/07/2019 18:11 WIB
Boris Johnson Resmi Terpilih sebagai PM Baru Inggris Boris Johnson. (REUTERS/Peter Nicholls)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, terpilih menjadi pemimpin baru Partai Konservatif sekaligus perdana menteri baru setelah memenangkan pemungutan suara partai, Selasa (23/7). Dia menggantikan Theresa May yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 7 Juni lalu.

Berdasarkan penghitungan suara yang rampung pada Senin sore, Johnson memenangkan 92.153 suara, sementara rival dan juga penerusnya sebagai menlu, Jeremy Hunt, mendapat 46.656 dukungan.

"Saya umumkan hasil pemungutan suara. Jumlah pemilih sah ada 159.320, sementara suara yang dipakai sebanyak 87,4 persen. Jeremy Hunt mendapat 46.656 suara, sementara Boris Johnson mendapat 92.153 suara. Dengan begitu saya umumkan Boris Johnson sebagai pemimpin baru Partai Konservatif," kata anggota Komite Konservatif 1922, Dame Cheryl Gillan, saat mengumumkan hasil pemungutan suara di Queen Elizabeth II Centre di London, Selasa (23/7) siang waktu setempat.
Johnson dan Hunt merupakan dua dari 10 politikus yang lolos dari lima putaran penyisihan kandidat PM yang dipilih oleh 313 anggota parlemen Partai Konservatif.


Dalam tahap terakhir pemilihan ini, sebanyak 160 ribu anggota Partai Konservatif ikut serta dalam pemungutan suara.

Dengan hasil ini, Johnson akan dilantik sebagai perdana menteri baru menggantikan Theresa May pada Rabu (24/7) besok.
Johnson memang telah digadang-gadang menjadi kandidat terfavorit Partai Konservatif untuk menggantikan May. Mantan Wali Kota London itu berhasil meraih suara terbanyak dalam lima pemilihan sebelumnya.

Johnson langsung dihadapkan dengan tugas berat untuk menyelesaikan proses Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit sebelum tenggat waktu berakhir pada 31 Oktober mendatang.

Berbeda dengan pendahulunya, May, Johnson selama ini bertekad membawa Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun. Pendekatannya itu lantas menuai protes keras dari para loyalis May yang mendukung Inggris untuk menjalin hubungan ekonomi dengan Uni Eropa pasca-Brexit.

Perbedaan pandangan itu pula yang menjadikan Johnson mundur sebagai menlu May pada 2018 lalu. (rds/ayp)