Trump Desak PM India dan Pakistan Redakan Ketegangan

CNN Indonesia | Selasa, 20/08/2019 12:33 WIB
Trump Desak PM India dan Pakistan Redakan Ketegangan Presiden Donald Trump mendesak India dan Pakistan untuk meredakan ketegangan di Kashmir, wilayah yang menjadi sengketa kedua negara itu selama puluhan tahun. (Reuters/Joshua Roberts)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak India dan Pakistan untuk meredakan ketegangan di Kashmir, wilayah yang menjadi sengketa kedua negara itu selama puluhan tahun.

Desakan itu diutarakan Trump ketika menelepon Perdana Menteri India Narendra Modi dan PM Pakistan Imran Khan pada Senin (19/8).

"Baru saja berbicara dengan dua teman baik saya, PM (Narendra) Modi dan PM (Imran) Khan terkait perdagangan kemitraan strategis, dan yang terpenting adalah terkait upaya India dan Pakistan meredakan ketegangan di Kashmir," ujar Trump melalui kicauannya di Twitter.





Trump mengatakan percakapannya dengan Modi dan Khan sangat baik dan produktif di tengah ketegangan di Kashmir.

"Situasi yang sulit, tapi percakapan yang menarik," kata Trump seperti dikutip AFP.

Relasi India dan Pakistan memang kembali memanas setelah Modi mencabut status otonomi daerah Kashmir baru-baru ini. 

Status istimewa yang telah diterapkan selama tujuh dekade itu memberikan kewenangan pemerintah otonomi Kashmir untuk membuat aturan hukum secara mandiri. 


Namun, Modi memutuskan mencabut status itu setelah bentrok kembali pecah di perbatasan India-Pakistan di Kashmir, hingga menewaskan empat aparat India dan tiga militan pada akhir Juli lalu.

Pakistan mengecam pencabutan status otonomi Kashmir tersebut. Islamabad bahkan mengancam akan mengusir duta besar India di Pakistan dan menarik perwakilan tertingginya di New Delhi terkait hal ini.


[Gambas:Video CNN]

Menteri luar negeri Pakistan bahkan berencana membawa isu Kashmir ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pakistan juga terang-terangan meminta bantuan Indonesia, China, dan Polandia untuk mengajukan pembahasan masalah Kashmir ke DK PBB. (rds/has)