Benny Wenda Sebut Rasisme Nyalakan Api Ketidakadilan di Papua

CNN Indonesia | Selasa, 27/08/2019 07:48 WIB
Benny Wenda Sebut Rasisme Nyalakan Api Ketidakadilan di Papua Tokoh separatis Papua Benny Wenda. (Dok. The Office of Benny Wenda)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh separatis Papua Benny Wenda menyatakan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemantik kemarahan dan menyulut api ketidakdilan yang dialami rakyat Papua selama lebih dari 50 tahun.

"Diskriminasi rasis terhadap orang-orang Papua Barat adalah percikan yang telah menyalakan api lebih dari 50 tahun sentimen terhadap ketidakadilan," kata Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam akun Facebooknya, Selasa (27/8). "50 tahun tekad untuk bebas."


Pada Senin kemarin sejumlah elemen masyarakat Papua turun ke jalan menggelar aksi menentang rasialisme. Massa berunjuk rasa ke sejumlah titik di enam wilayah Papua Barat.


Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Anti-rasisme juga menuntut referendum Papua. Mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora di pusat keramaian, termasuk terminal.

Menurut Benny, saat ini adalah waktu yang tepat untuk merdeka. "Kami sangat membutuhkan dunia untuk waspada dan untuk mendukung kami dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian. "

[Gambas:Video CNN]

Benny yang saat ini tinggal di Oxford, Inggris, juga mengecam pemblokiran akses internet di Papua. Dia menilai ini merupakan upaya untuk meredam kebebasan berekspresi.

Kata dia, pemblokiran tersebut sangat menghambat informasi tentang jumlah orang Papua yang ditangkap, ditembak dan dibunuh.

Benny juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama komisioner tingginya untuk HAM, Michelle Bachelet, untuk mengunjung Papua. Benny turut mendesak Indonesia untuk berhenti menghalangi Bachelet untuk melihat realita di Indonesia.


Seruan serupa juga disampaikan Pemimpin negara di Pasifik. Desakan itu tertuang dalam dokumen communique yang disahkan para pemimpin negara Pasifik dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada Jumat pekan lalu di Tuvalu.


Dalam dokumen itu, seluruh 18 negara anggota juga mendorong pemerintah Indonesia "dengan keras" untuk segera merealisasikan undangan yang diberikan kepada komisioner kantor PBB tersebut untuk berkunjung ke Papua. (dea)