Sumpah Tak Lengkap, Pemerintahan PM Thailand Dianggap Cacat

CNN Indonesia
Rabu, 28 Agu 2019 13:01 WIB
Lembaga Ombudsman Thailand mempersoalkan pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Cha-o-cha karena tidak lengkap saat membacakan sumpah kesetiaan ketika dilantik.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha. (REUTERS/Jorge Silva)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Ombudsman Thailand mempersoalkan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha beserta anggota kabinetnya. Mereka menyatakan pemerintahan Negeri Gajah Putih saat ini melanggar undang-undang dasar karena tidak lengkap saat membacakan sumpah kesetiaan ketika dilantik oleh Raja Rama X Maha Vajiralongkorn.

Menurut Ombudsman, Prayuth dan 35 menteri kabinet tidak mengucapkan kalimat terakhir tentang penegakan dan kepatuhan terhadap konstitusi, dalam sumpah kesetiaan kepada Raja Maha Vajiralongkorn pada Juli lalu.
"Perdana Menteri tidak membaca semua susunan kalimat berdasarkan konstitusi. Karena itu, pengambilan sumpah tidak selesai," ujar Sekretaris Jenderal Ombudsman Thailand, Raksagecha Chaechai, kepada Reuters, Selasa (27/8).

Ia menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya memutuskan tindakan yang harus dilakukan yang membuat kegiatan pemerintah dianggap tidak sesuai konstitusi, akibat pembacaan sumpah yang tidak selesai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Ombudsman, para pegiat pro-demokrasi menyatakan bahwa kegagalan Prayuth dan kabinetnya untuk mengucapkan sumpah penegakan konstitusi menjadi kekhawatiran terhadap masa depan aturan tersebut.

Prayuth sebelumnya telah memastikan bahwa pemerintahan berjalan normal pada awal Agustus. Ia juga telah meminta maaf atas kelalaian tersebut, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut cara memperbaikinya.
Terkait pemerintahan yang dianggap tidak sah, Prayuth menolak berkomentar.

Prayuth yang sebelumnya adalah panglima militer menghapus konstitusi sebelumnya ketika mengkudeta pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 2014.

Konstitusi yang berjalan saat ini disusun berdasarkan keputusannya. Hal tersebut membuat militer memiliki peran besar dalam politik.

Hal ini mengecewakan para aktivis pro-demokrasi yang keberatan dengan konstitusi tersebut.

Prayuth sendiri menjadi perdana menteri dengan bantuan para anggota parlemen baru yang pro-militer dan terpilih dalam pemilihan umum pada bulan Maret.
Seorang jubir pemerintahan menyatakan, sebelumnya pada hari ini Prayuth beserta anggota kabinetnya menerima pesan dari raja yang mendorong pemerintah untuk bekerja dengan baik dan melakukan apa yang benar. (fls/ayp)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER