Analisis

Ibu Kota Baru ala Jokowi dan Cerita Lama Ancaman Terorisme

CNN Indonesia | Rabu, 28/08/2019 08:05 WIB
Presiden Jokowi saat mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan Kota Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan DKI Jakarta.

Selain karena alasan geografis yang berada di tengah kepulauan Indonesia, Jokowi menganggap Kutai dan Penajam minim risiko bencana.

Namun, banyak pihak masih mempertanyakan rencana besar Jokowi tersebut karena dinilai perlu konsep dan pertimbangan yang sangat matang mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan (hankam).



Dari sisi hankam, ahli politik internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menuturkan pemindahan ibu kota ini bak dua mata pisau bagi Indonesia.

Di satu sisi, Teuku menilai pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta ke Kutai dan Penajam bisa jadi momentum pemerintah memperkuat pertahanan militer, terutama di wilayah utara Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Rencana pemindahan ibu kota ini mengusik cerita lama soal ancaman keamanan, terutama terkait terorisme.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya juga mengatakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia kerap dijadikan jalur pelarian bagi kelompok teroris Abu Sayyaf Group (ASG) dan ISIS jika ada gempuran dari pasukan militer Filipina.

Menurut Teuku, posisi ibu kota yang berbatasan langsung dengan negara lain "memaksa" Indonesia harus mengubah pusat pergerakan militer dan strategi pertahanan nasional lebih adaptif lagi terhadap potensi ancaman asing karena radius ibu kota yang semakin dekat dengan perbatasan negara.

"Suatu negara akan mengkondisikan pertahanan ibu kota itu sangat kuat sehingga tidak mudah diinvasi atau dikuasai siapa pun," kata Teuku saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Selasa (27/8).

[Gambas:Video CNN]

Teuku menuturkan perpindahan ibu kota jelas akan mengubah centre of gravity pertahanan militer Indonesia selama ini. Hal itu, paparnya, melibatkan pembangunan infrastruktur militer dan pengerahan artileri berat ke Kutai serta Penajam.

Langkah seperti ini, papar Teuku, memunculkan kekhawatiran bagi negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, bahkan Singapura karena berpotensi mengancam hankam mereka. 

Menurut dia, jika ibu kota pindah ke Kaltim maka radius ibu kota dengan Malaysia hanya berjarak sekitar 500 kilometer saja. Latihan militer darat, laut, dan udara yang dilakukan Indonesia berpotensi "mengganggu" negara tetangga.

Negara tetangga dikhawatirkan juga akan memperkuat hankam masing-masing karena merasa keamanannya terusik sehingga berpotensi menimbulkan perlombaan senjata dan memicu konflik.


"Saat ini latihan udara kita berpusat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Jet-jet kita latihan di  wilayah Banten hingga Laut Jawa. Apakah latihan seperti ini akan berlaku ketika ibu kota pindah ke Kutai dan Penajam?" tutur Teuku.

"Pemindahan ibu kota pasti jadi risiko keamanan juga bagi Malaysia dan Brunei secara langsung atau tidak langsung karena center of gravity pertahanan kita akan semakin dekat dengan wilayah perbatasan mereka. Kalau ada keramaian seperti demonstrasi di ibu kota juga pasti akan mengganggu perbatasan," katanya menambahkan.

Kata Teuku, pada umumnya negara-negara mendesain ibu kota mereka sejauh mungkin dari negara lain.

Selain risiko ancaman terhadap hankam, Teuku menganggap letak ibu kota yang berbatasan langsung dengan negara lain mengharuskan pemerintah membangun sistem pertahanan yang lebih mapan dan terintegrasi lagi antara angkatan laut, udara, dan darat.

"Kita lihat di Eropa, London berjauhan dari Paris, Paris jauh letaknya dari Berlin, dan Berlin berjauhan dari Moskow, itu semua sudah mereka desain seperti itu demi mengantisipasi risiko keamanan yang timbul dari negara lain."

Teuku mengatakan Indonesia belum siap membangun sistem komando militer terintegrasi seperti itu.


Sementara denah ibu kota baru yang disodorkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baru-baru ini juga belum sampai menyentuh objek vital negara seperti letak pangkalan militer dan infrastruktur strategis lainnya.

"Saya pikir (Indonesia) belum siap karena pemindahan ibu kota juga harus dipikirkan pembangunan sistem pertahanan baru. Sementara itu, memindahkan satu batalyon atau satu polres saja ke ibu kota baru itu perlu anggaran besar dan tidak main-main. Saya pikir pemerintah belum pikirkan sampai situ," kata Teuku. (rds/dea)
1 dari 2