Papua Memanas, Menlu Kumpulkan Diplomat Asing

CNN Indonesia | Kamis, 05/09/2019 17:57 WIB
Papua Memanas, Menlu Kumpulkan Diplomat Asing Menlu RI, Retno Marsudi, mengumpulkan perwakilan dan diplomat negara asing di Jakarta untuk menjelaskan situasi di Papua yang memanas beberapa pekan terakhir. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengaku telah mengumpulkan perwakilan dan diplomat negara asing di Jakarta untuk menjelaskan situasi di Papua yang memanas dalam beberapa pekan terakhir.

"Tugas para diplomat adalah menjelaskan mengenai situasi di negara kita, termasuk yang terjadi di Papua. Karena itu, Kemlu telah melakukan briefing kepada para diplomat asing di Jakarta pada 1 September lalu," kata Retno saat rapat dengan komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (5/9).

Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan bahwa para diplomat Indonesia akan selalu mempertahankan kedaulatan teritorial Indonesia, termasuk Provinsi Papua, di kancah dunia.
Menurutnya, Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari wilayah NKRI. Tugas para diplomat Indonesia di luar negeri, katanya, adalah untuk "pemagaran kedaulatan NKRI".


"Sehingga kalau ada hal yang terkait dengan upaya pemisahan, maka itu sudah merupakan red line bagi kita semua," kata Retno.

Pernyataan itu diutarakan Retno dalam rapat dengar pendapat di Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Ryamyzard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI.

Rapat tersebut berfokus pada situasi Papua dalam beberapa pekan terakhir, di mana serangkaian demonstrasi berlangsung rusuh sejak 19 Agustus lalu.
Kerusuhan itu dilaporkan dipicu oleh insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua dan penangkapan sejumlah pelajar di Surabaya dan Malang pada 18 Agustus lalu.

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura dilaporkan dibakar massa pedemo pada pekan lalu. Kerusuhan juga sempat terjadi di depan kantor Bupati Deiyai hingga menewaskan sejumlah warga sipil.

Sejak itu, seruan referendum pun terus bergaung dari kelompok pro-kemerdekaan Papua, termasuk Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang dituding pemerintah sebagai dalang di balik kerusuhan.

[Gambas:Video CNN]

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengungkapkan kekhawatirannya atas peningkatan kekerasan di Papua, terutama kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018 lalu dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia. Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara demokratis dan beragam," kata Bachelet. (rds/has)