Indonesia Belum Tentukan Waktu Lawatan KT HAM PBB ke Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri menyatakan belum membicarakan waktu kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) ke Papua.

"Belum ada kabar. Belum ada pembicaraan," kata pelaksana tugas juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, saat ditanya CNNIndonesia.com terkait kunjungan KT HAM PBB ke Papua itu di kantornya, Rabu (28/8).

Lihat juga: Komisioner Tinggi HAM PBB Masih Tunggu Tanggal Akses ke Papua

Sebelumnya, KT HAM PBB menyatakan masih menunggu tanggal pasti pemberian akses ke Papua dari pemerintah Indonesia untuk meninjau situasi terkini wilayah itu.

"Mengenai akses, kami masih mendiskusikan tanggalnya dengan pemerintah. Belum ada pembahasan lebih lanjut atas hal ini," ujar wakil juru bicara kantor KT HAM PBB, Ravina Shamdasani, melalui surat elektronik kepada CNNIndonesia.com kemarin.

Akses kunjungan ke Papua kembali ditagih KT HAM PBB kepada pemerintah Indonesia menyusul kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Jayapura, hingga Sorong baru-baru ini.

Indonesia memang pernah mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Lihat juga: Polisi Hapus 32 Ribu Konten Negatif di Medsos Soal Papua

Kendati demikian, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum memberikan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Penerus Hussein, Michelle Bachelet, bahkan masih menunggu Indonesia untuk memberikan akses ke Papua pada Januari 2019 lalu.

Teuku mengatakan pemerintah sempat membicarakan rencana KT HAM ke Papua bersama perwakilan kantor tersebut di Bangkok, Thailand. Namun, waktu kunjungan tidak jadi diputuskan karena ketidakcocokan jadwal.

"Sudah ada pembicaraan sebelumnya dan rencana kunjungan pada waku itu didelegasikan ke perwakilan di Bangkok. Tidak jadi dilakukan karena tidak cocok waktunya," kata Teuku.

Warga di Manokwari serta Jayapura turun ke jalan, membakar sejumlah kendaraan hingga kantor DPRD Papua Barat.

Aksi dilakukan sebagai protes atas penangkapan dan ujaran bernada rasialis terhadap puluhan mahasiswa Papua di Surabaya pada 18 Agustus. Situasi mencekam di Manokwari dan Jayapura membuat sejumlah sekolah serta toko tutup hingga melumpuhkan lalu lintas.

KT HAM PBB lantas mendesak pemerintah untuk segera mengadakan dialog dengan berbagai pihak demi meredakan amarah warga Papua.

[Gambas:Video CNN]

"Kami mendesak pemerintah mengadakan dialog konstruktif dan berkesinambungan untuk membahas keluhan hak asasi manusia yang disuarakan di Papua sesuai dengan komitmen dan kewajiban HAM internasional Indonesia," kata Shamdasani.

Shamdasani juga mengatakan bahwa KT HAM PBB sangat khawatir dengan peningkatan "kekerasan" di Papua selama belakangan ini dan meminta semua pihak untuk menahan diri. (rds/ayp)