PM Boris Johnson Sebut Pilih Mati Daripada Menunda Brexit

CNN Indonesia | Jumat, 06/09/2019 07:56 WIB
PM Boris Johnson Sebut Pilih Mati Daripada Menunda Brexit PM Inggris, Boris Johnson, menyatakan lebih memilih mati ketimbang kembali meminta penundaan tenggat Brexit. (REUTERS/Peter Nicholls)
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai dua kali menelan kekalahan di parlemen, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kini kembali menyampaikan pernyataan kontroversial. Dia mengaku lebih memilih mati ketimbang kembali meminta penundaan tenggat pengunduran diri negara itu dari Uni Eropa (Brexit).

"Saya lebih baik mati di selokan daripada harus meminta Uni Eropa kembali menunda Brexit," kata Johnson saat berpidato di Akademi Kepolisian Wakefield, West Yorkshire, seperti dilansir AFP, Jumat (6/9).


Dalam pemungutan suara pada Rabu lalu, parlemen memutuskan menentang rencana Johnson untuk melakukan proses pengunduran diri negara itu dari Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan. Mereka juga menolak mendukung usul Johnson untuk menggelar pemilihan umum sela.


Anggota parlemen yang menolak usulan Brexit Johnson mencapai 328 orang. Sedangkan yang setuju sebanyak 301 orang.

Sebanyak 21 orang adalah anggota fraksi Konservatif. Mereka kemudian didepak dari partai.

Pemimpin oposisi sekaligus Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengatakan dia sebenarnya mendukung pemilu sela asal Johnson berjanji tidak akan melakukan Brexit tanpa kesepakatan. Sedangkan Johnson mengklaim perundingan Brexit dengan Uni Eropa mengalami kemajuan.


"Kita harus keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober," kata Johnson.

Sang adik, Jo Johnson, yang menentang Brexit memutuskan mundur dari jabatan Menteri Junior Universitas setelah Johnson kalah dalam voting di parlemen.

Jika Majelis Rendah berhasil meloloskan RUU menolak Brexit tanpa kesepakatan, maka bisa memaksa Johnson kembali menunda proses itu sampai 31 Januari 2020. Namun, Johnson menyatakan akan kembali mengajukan usul pemilu sela kepada Majelis Rendah pada Senin pekan depan, dan menantang oposisi untuk mendukungnya kali ini.

RUU yang diajukan Majelis Rendah juga harus disetujui terlebih dulu oleh Majelis Tinggi sebelum disahkan. Hal ini membuat urusan Brexit kembali dihantui ketidakjelasan dan khawatir kembali menjadi krisis politik seperti pada era mantan perdana menteri, Theresa May.

Uni Eropa sampai saat ini belum bersikap soal perdebatan baru soal Brexit di Inggris. Namun, Menteri Urusan Eropa Prancis, Amelie de Montchalin, menyatakan tidak baik jika tenggat Brexit kembali mundur.


"Saya lihat memberikan kembali perpanjangan selama enam bulan tidak akan menyelesaikan masalah," kata Amelie.

Di sisi lain, parlemen Inggris juga harus kerja keras untuk menyelesaikan RUU itu sebelum masa reses pada akhir pekan depan. Menurut Corbyn, hal itu adalah kesempatan terakhir untuk mencegah kekacauan situasi jika Brexit dilakukan tanpa kesepakatan. (ayp/ayp)