Ingin Jadi Dewan HAM PBB, RI Bakal Lawan Irak hingga Jepang

CNN Indonesia | Rabu, 11/09/2019 12:55 WIB
Ingin Jadi Dewan HAM PBB, RI Bakal Lawan Irak hingga Jepang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan rencana pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam rapatnya bersama Komisi I DPR, Retno menuturkan Indonesia akan berhadapan dengan Irak, Korea Selatan, Jepang, dan Marshall Island untuk memperebutkan empat kursi Dewan HAM PBB bagi negara kawasan Asia Pasifik.


"Indonesia saat ini sedang mencalonkan diri untuk menjadi dewan HAM PBB periode 2020-2022. Pendekatan kepada negara anggota PBB telah kami lakukan sejak 2016 lalu. Kami juga terus melakukan lobi yang lebih intensif sejak tahun lalu," kata Retno di ruang rapat Komisi I DPR, Rabu (11/9).


Retno mengatakan perwakilan tetap RI di Jenewa juga sudah menghadiri debat terbuka di New York bersama seluruh calon Dewan HAM PBB lainnya pada 6 September lalu.

Dalam debat itu, Retno menuturkan Indonesia menyampaikan komitmen dan visi misi Indonesia jika terpilih sebagai Dewan HAM PBB dengan mengusung tema 'A True Partner for Democracy, Development and Social Justice'.

[Gambas:Video CNN]

Retno menuturkan Indonesia membutuhkan setidaknya 97 suara untuk bisa memenangkan satu kursi Dewan HAM PBB dari perwakilan negara Asia Pasifik. Ia menuturkan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 16 Oktober mendatang di markas PBB di New York.

Seluruh negara anggota PBB, tuturnya, akan ikut serta dalam pemungutan suara rahasia atau secret ballot itu.


Sementara itu, Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 anggota. Sebanyak 13 kursi dewan diisi oleh perwakilan negara Afrika, 13 kursi dari perwakilan Asia Pasifik, 8 kursi bagi perwakilan negara Amerika Latin dan Karibia, 7 kursi bagi perwakilan negara Eropa Barat dan negara lainnya, dan enam kursi bagi kawasan Eropa Timur. (rds/dea)